Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, di tengah berkecamuknya perang dagang investasi masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani optimis investasi akan kembali tumbuh jika pemerintah otoriter dalam mengontrol sistem politiknya.
Saat ini, kata Sri Mulyani, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi. Yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah.
Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung terkontrol, investasinya malah terjamin. "Di sini kita ingin kita tetap demokratis, tapi tetap menarik investasi," katanya.
Sri Mulyani menyebutkan sejak krisis moneter yang lalu, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun. Sejak saat itu pula industri manufaktur tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru.
"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani, Selasa, 16 Juli 2019 kepada tempo.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalam rangka pengembangan SDM.
Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan 20 persen dari seluruh anggaran untuk pendidikan. Insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 juga disebut-sebut bisa memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset.