Jokowi dan Suu Kyi Bahas Masalah Rohingnya di Thailand

Presiden Joko Widodo dan Penasehat Negara Republik Uni Myanmar, Aung San Suu Kyi (Foto: Medcom.id)

Bangkok, law-justice.co - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebut 3 poin yang ditekankan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Penasehat Negara Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi, salah satunya terkait dengan situasi Rohingya di Rakhine.

"Indonesia menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik di Rakhine State agar repatriasi dapat terlaksana dengan sukarela, aman, dan bermartabat," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6).

Jika situasi keamanan tidak membaik, Presiden mengatakan, maka sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan.

Presiden Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Penilaian Kebutuhan Awal atau PNA. Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian krisis Rohingya.

Sementara itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat menindaklanjuti Laporan PNA.

Kedua, menurut Menlu, Indonesia siap membantu masalah diseminasi informasi.

Informasi adalah masalah yang cukup penting bagi Myanmar, Bangladesh dan para pengungsi yang ada di Cox Bazar, ujar Menteri Retno. Sebagaimana yang dilansir dari Antara, karena itu ASEAN telah sepakat untuk memberikan bantuan dalam konteks diseminasi informasi

Ketiga, Presiden Joko Widodo juga berbicara mengenai "kohesi kebutuhan dasar"

"Hal itu adalah pengadaan pelayanan dasar mengenai masalah pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya. Ketiga ini juga jangka panjang dan kemungkinan besar akan melibatkan kerja sama negara-negara di luar ASEAN," ujar Menteri Retno.

Pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, Thailand.