Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa jadi stimulus ekonomi karena nantinya biaya pembangunan akan dibagi dengan sektor swasta.
Luhut mengatakan pemindahan ibu kota yang memerlukan investasi sekitar Rp466 triliun nantinya tidak sepenuhnya ditanggung negara melainkan juga melibatkan banyak pihak termasuk investasi swasta.
"Memang sebenarnya kalau kita lihat, bikin ibu kota baru itu kan kira-kira Rp400-an triliun. Rp400an triliun itu tidak semua dibebankan kepada APBN. Sebagian dari pemerintah, sebagian lagi dari swasta yang nanti mengelola. Ini jadi stimulus ekonomi juga," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (8/5).
Anggaran pemindahan ibu kota itu, lanjut Luhut, lebih rendah dari permintaan Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan anggaran Rp571 triliun untuk memperbaiki ibu kota. Anggaran pemindahan ibu kota masih lebih rendah dan tidak membebani APBN sepenuhnya.
Luhut menambahkan investasi pemindahan ibu kota juga akan dilakukan dalam kontrak tahun jamak. Studi yang mendalam dan komprehensif saat ini tengah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Studinya dilakukan sangat komprehensif sekali, jadi bukan studi asal saja," imbuhnya.
Pemerintah serius untuk untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Rencana tersebut telah dibahas sejak tiga tahun lalu di kalangan internal. Selama 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan atas rencana tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air. Sementara pulau-pulau lain banyak yang masih kosong sehingga perlu dipertimbangkan upaya untuk memindahkan ibu kota.