Anies Ajukan Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun ke Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan anggaran sebesar Rp 571 triliun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membiayai sembilan proyek infrastruktur. Anggaran diajukan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Istana Merdeka pada Selasa (19/3) lalu. Saat itu Anies mengatakan, proposal yang dibawa Pemprov DKI Jakarta disetujui.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta pada Rabu (10/4) kemarin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian kesembilan proyek itu, lengkap dengan anggaran yang diusulkan. Berikut rinciannya:

  1. Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun
  2. Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun
  3. Pengembangan panjang rute transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun
  4. Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun
  5. Penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun
  6. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
  7. Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
  8. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit senilai Rp 4 triliun
  9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Bambang menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta dalam merealisasikan kesembilan proyek tersebut. Salah satu opsi Bambang, yakni menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Artinya tidak harus sepenuhnya bergantung kepada anggaran (negara)," ujarnya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejak awal pihaknya berencana memanfaatkan investasi dari swasta untuk mendanai proyek ini. "Justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya, lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan. Nanti sesudah fix setiap aspek, nanti kita akan beritahukan," ujar Anies.