Balik Nama Rumah Warisan Agar Bebas Pajak

-  

Aset tanah milik orang tua bisa diberikan kepada anaknya. Namun, pemberian tanah ini perlu melalui pengurusan administrasi, yakni proses balik nama sertifikat tanah untuk memastikan kepemilikan memiliki status hukum.
Ada serangkaian proses yang perlu dilalui untuk balik nama sertifikat tersebut. Tentunya, proses ini memakan biaya yang perlu dipenuhi oleh pihak terkait.

Ketika seseorang memperoleh rumah atau tanah, penerima perlu balik nama sertifikat buat mengalihkan hak kepemilikan. Penerima pun biasanya dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Namun, berbeda halnya kalau menerima rumah berupa warisan. Penerima rumah warisan bisa dibebaskan dari PPh atas pengalihan tanah dan bangunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan warisan bukan objek pajak penghasilan (PPh). Masyarakat dapat mengajukan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan karena warisan.

 

"Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh. Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris," ujar Rosmauli dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

Pengecualian warisan dari pengenaan PPh diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf d. Aturan itu menyebutkan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPh Final melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh.


Lantas, bagaimana cara mengurus SKB PPh? Berikut ini tata caranya.


Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Warisan
Ahli waris dapat mengajukan permohonan SKB PPh secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris atau ahli waris terdaftar dengan melampirkan dokumen:

Fotokopi akta/penetapan waris atau surat keterangan ahli waris yang sah;
Fotokopi sertifikat tanah/bangunan yang diwariskan;
Dokumen identitas pewaris dan ahli waris;
Dokumen lain yang relevan sesuai ketentuan KPP.
Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPh sehingga proses balik nama sertifikat tanah atau bangunan tidak dikenai pajak.

Meski bebas dari pajak penghasilan, masih ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi ahli waris kalau mau balik nama rumah warisan. Pajak tersebut berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

 

 

1. Cara Bebas PPh Waris (Mengurus SKB PPh)
Menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), warisan bukan merupakan objek PPh. Jika Anda langsung mengurus balik nama tanpa SKB PPh, pengalihan hak tersebut berisiko dianggap transaksi biasa dan dikenai PPh Final 2,5%. 
  • Siapkan dokumen utama. Kumpulkan fotokopi KTP dan NPWP ahli waris, Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian pewaris, Surat Keterangan Waris / Surat Pernyataan Pembagian Waris (sesuai ketentuan PER-8/PJ/2025), sertifikat tanah/bangunan, serta bukti lunas PBB tahun terakhir. 
  • Pastikan pelaporan SPT pewaris. Harta yang diwariskan ideally sudah tercatat dalam SPT Tahunan almarhum pewaris untuk mempermudah verifikasi. 
  • Ajukan permohonan SKB. Permohonan dapat diajukan secara daring melalui sistem Coretax DJP atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris/ahli waris terdaftar. 
  • Lanjutkan ke PPAT/BPN. Setelah SKB PPh terbit, serahkan surat tersebut ke PPAT atau kantor pertanahan untuk memproses balik nama tanpa pungutan PPh. 
2. Ketentuan BPHTB Waris (Pajak Daerah)
Meskipun PPh dibebaskan lewat SKB, perolehan hak waris atas tanah dan bangunan tetap masuk objek pajak daerah berupa BPHTB (umumnya 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi batas tidak kena pajak). 
  • Peluang BPHTB Rp0 (Gratis). Setiap daerah menetapkan batas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) khusus waris bagi keluarga sedarah garis lurus satu derajat atau pasangan.
  • Cek NJOP vs NPOPTKP. Jika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) aset warisan lebih rendah dari batas NPOPTKP waris di kabupaten/kota tempat aset berada (misalnya di banyak daerah batasnya Rp300 juta), maka BPHTB yang harus dibayar adalah Rp0.
  • Keringanan daerah tertentu. Beberapa pemerintah daerah memiliki kebijakan pengurangan atau pembebasan BPHTB waris tambahan (seperti di DKI Jakarta untuk rumah pertama/kriteria tertentu), sehingga perlu dicek melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.