[INTRO]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal. Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif dengan total Rp3,71 miliar.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo mengatakan pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, pelanggaran keterbukaan informasi, ketidakpatuhan pelaporan keuangan, transaksi material dan afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.
Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Dalam kasus HOMI, OJK menemukan manipulasi perdagangan pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah. Transaksi tersebut dinilai menciptakan gambaran semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya.
OJK mencatat keuntungan tidak sah dari transaksi saham HOMI mencapai Rp6,89 miliar. Pengembalian dana dibebankan kepada PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. Selain itu, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama lima tahun kepada Teddi Budiman, 10 tahun kepada Hermanto, dan tiga tahun kepada Indra S. OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang terkait dengan transaksi tersebut.
Kasus kedua terjadi pada perdagangan saham SAMF periode 4–19 Mei 2021. OJK menemukan keterlibatan Ir. JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Total keuntungan tidak sah mencapai Rp12,55 miliar, terdiri atas Rp10,83 miliar dari Ir. JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur serta Rp1,71 miliar dari Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.
OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut dan menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir. JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat. Sementara Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan selama 10 tahun.
Manipulasi perdagangan saham juga ditemukan pada SMDM dalam periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. OJK mencatat keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar yang melibatkan sembilan pihak, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.
Sejumlah pihak diketahui melakukan transaksi saham SMDM dalam rangka mengikuti kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kesembilan pihak diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut dan dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK selama tiga hingga lima tahun.
Selain tiga kasus manipulasi perdagangan saham, OJK menindak tujuh kasus lainnya yang melibatkan emiten dan pengurus perusahaan. PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) dikenai denda Rp250 juta karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada OJK dan tidak mengungkapkan perkara hukum yang melibatkan mantan Komisaris Utamanya, Sean William Henley, dalam laporan tahunan 2022. OJK juga menjatuhkan denda Rp200 juta kepada Sean William Henley serta masing-masing Rp80 juta kepada Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, turut dikenai denda tanggung renteng sebesar Rp400 juta. Selanjutnya, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda Rp550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. OJK memerintahkan perseroan menyelesaikan pengalihan saham tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) juga dikenai denda Rp325 juta karena tidak memenuhi prosedur transaksi afiliasi terkait penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda Rp550 juta karena belum memenuhi kewajiban mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), atau sekitar 236,73 juta saham, kepada masyarakat setelah Penawaran Tender Wajib pada 2019. OJK meminta SMGR memenuhi kewajiban tersebut paling lambat 31 Desember 2026.
Pelanggaran transaksi afiliasi juga ditemukan pada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK), yang dikenai denda Rp75 juta terkait akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. Adapun PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dikenai denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas pelanggaran pelaporan keuangan serta keterbukaan informasi. Pelanggaran tersebut mencakup penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, serta keterlambatan pengungkapan transaksi afiliasi dan pengangkatan ketua komite audit. OJK juga menjatuhkan denda Rp15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.
OJK menegaskan penindakan terhadap 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan perlindungan investor. Pengawasan transaksi efek, pemeriksaan, serta koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) akan terus diperkuat. OJK juga menegaskan praktik manipulasi perdagangan yang menciptakan harga semu tidak dapat ditoleransi karena merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan menggerus kepercayaan investor terhadap pasar modal.