Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya

[INTRO]

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025–2026. Kasus yang diduga melibatkan jajaran direksi, anggota badan pengawas, hingga seorang advokat itu ditaksir merugikan negara Rp3,27 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. "Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim," kata Punia di Surabaya, Kamis (19/11), sebagaimana dilangsir Antaranews.

Empat tersangka tersebut masing-masing MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.

Punia menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025 ketika direksi PD Taman Satwa KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi penyewaan tenant. Dalam perkembangannya, NW dan MN diduga meminta EES mencarikan pengacara untuk mengupayakan penghentian perkara tersebut.

Advokat berinisial MM kemudian diduga meminta uang Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum dan Rp500 juta untuk mengurus penghentian perkara. Dana tersebut dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan NW dan MN, lalu diserahkan EES kepada MM. Namun, uang yang disebut-sebut untuk menghentikan perkara itu diduga tidak pernah sampai kepada penyidik.

Pada April 2025, MM kembali diduga meminta Rp100 juta dan Rp995 juta ketika Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013–2024. Total pengeluaran yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Pengeluaran itu disinyalir disamarkan melalui dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada 11 November 2026, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp3,27 miliar. Nilai tersebut termasuk pengeluaran operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsider Pasal 604. Penyidikan kini menjadi pintu untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan daerah sekaligus aliran dana yang digunakan untuk mengintervensi proses penanganan perkara hukum.