[INTRO]
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kenaikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota. Pramono mengumumkan penetapan UMP 2027 pada Jumat (20/11/2026). Kenaikan sebesar Rp 407.065 itu membuat UMP Jakarta meningkat dari Rp 5.729.876 pada 2026 menjadi Rp 6.136.941 pada 2027.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027. Keputusan itu ditandatangani setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. "Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11) sebagaimana dilansir Detik.
Menurut Pramono, kenaikan UMP 2027 lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen. Kebijakan pengupahan tersebut, kata dia, merupakan upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha. "Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Pramono menjelaskan, pembahasan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Meski batas akhir penetapan jatuh pada Sabtu (21/11/2026), pembahasan berhasil diselesaikan sehari lebih awal. "Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.
Dia mengakui terdapat perbedaan pandangan di antara unsur yang terlibat dalam pembahasan, terutama mengenai penentuan nilai alfa sebagai salah satu komponen perhitungan upah minimum. Pemprov DKI kemudian mengambil jalan tengah untuk menghasilkan besaran kenaikan yang dinilai moderat. "Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu," jelasnya.
Pramono berharap kenaikan UMP tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha di Jakarta. Ia menegaskan pemerintah daerah berupaya mengakomodasi kepentingan kedua pihak agar peningkatan upah tidak mengabaikan kemampuan pengusaha mempertahankan kegiatan bisnisnya. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono.