Jakarta, - Sebagai informasi, hingga saat ini, fasilitas yang akan didapat Gibran Rakabuming Raka usai mundur dari kursi Wakil Presiden RI terus menjadi sorotan.
Gibran menyampaikan surat resmi pernyataan berhenti dari jabatan Wapres RI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Sebelum ke MPR, dia juga sempat mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.
Meski mundur, dia tetap memperoleh hak dan fasilitas selaku mantan wapres sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hak dan fasilitas itu lebih rinci tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 di UU tersebut. Ayat 1 menetapkan presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," demikian isi Pasal 6 Ayat 2.
Dari UU Nomor 7 tahun 1978 pula dijelaskan gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.
Mengacu pada Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara-seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA-berada di angka Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Terlepas dari itu, apa saja yang didapat Gibran usai mundur selain uang pensiun?
Tunjangan hingga biaya rumah tangga
Selain dana pensiun, wakil presiden yang tak lagi menjabat berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Berdasarkan Pasal 7 UU itu, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.
Biaya perawatan kesehatan
Negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan wakil presiden yang tidak lagi menjabat beserta keluarganya.
Rumah kediaman
Wakil presiden yang tidak lagi menjabat berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Kendaraan negara hingga staf
Selain rumah, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
Namun, hak dan fasilitas itu baru bisa diberikan di bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
Hak dan fasilitas itu juga bisa dicabut jika mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Lalu, jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan bisa memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.