[INTRO]
Konsentrasi kekayaan nasional pada segelintir kelompok menjadi ancaman serius bagi keadilan ekonomi Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi berpotensi melahirkan oligarki yang menjauhkan kesejahteraan dari sebagian besar masyarakat.
"Sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11) sebagaimana dikutip Antaranews.
Menurut Haedar, persoalan ketimpangan ekonomi tidak semata-mata menyangkut distribusi pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam pengelolaan sumber daya nasional dan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Ia mengingatkan, kekayaan Indonesia tidak boleh hanya berputar di kalangan kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan modal dan akses ekonomi.
Haedar menilai keadilan ekonomi merupakan fondasi penting bagi persatuan nasional. Persatuan bangsa tidak cukup dibangun melalui kesamaan identitas dan semangat kebangsaan, tetapi harus ditopang pemerataan kesejahteraan serta akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Ia mengutip prinsip Al Quran yang melarang kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Karena itu, Muhammadiyah memandang penguatan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.
Haedar juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki perhatian terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut dia, Prabowo dalam sejumlah kesempatan telah mengingatkan bahaya ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing yang dapat melemahkan posisi bangsa. Ia turut menyinggung pandangan Prabowo mengenai praktik vampir ekonomi, yakni kekuatan ekonomi rakus yang mengisap sumber daya dan berpotensi menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas. "Pasal 33 itu memiliki spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta kapitalisme yang rakus," ujar Haedar.
Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis harus berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Penguatan penguasaan negara terhadap sumber daya strategis dan perluasan peran pengusaha nasional, menurut dia, harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Haedar berharap komitmen pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi tidak berhenti pada penguasaan aset dan sumber daya strategis, tetapi juga menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi. Tanpa keadilan distribusi kekayaan dan kesempatan, konsentrasi ekonomi berisiko memperlebar kesenjangan sosial serta mengancam persatuan nasional.