[INTRO]
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Danantara mengevaluasi posisi Grace Natalie sebagai Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Desakan ini menyusul polemik dugaan rangkap jabatan setelah nama Grace tercantum dalam kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, independensi komisaris BUMN, dan integritas tata kelola perusahaan negara. Menurut Joko, jabatan komisaris BUMN bukan sekadar posisi strategis, melainkan amanah profesional yang menuntut independensi, objektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2022. Ketentuan tersebut melarang anggota komisaris dan dewan pengawas BUMN menjadi pengurus partai politik, selain sejumlah jabatan politik lainnya. Larangan rangkap jabatan juga menjadi bagian dari pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, khususnya Pasal 27B.
"Kami meminta Danantara jangan bersikap pasif. Jangan sampai aturan hanya terlihat tegas terhadap pihak tertentu, tetapi menjadi longgar ketika menyangkut figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau lingkaran politik. Tata kelola BUMN harus berdiri di atas hukum, bukan kompromi kepentingan," kata Joko.
KAMAKSI menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif. Status faktual dan administratif Grace dalam struktur kepengurusan PSI harus dipastikan, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan yang mengatur jabatan komisaris BUMN. Joko juga mengingatkan bahwa independensi komisaris merupakan elemen penting dalam menjaga fungsi pengawasan perusahaan negara agar tidak terpengaruh kepentingan politik praktis. "Jangan sampai jabatan komisaris independen BUMN hanya menjadi simbol profesionalisme, sementara persoalan independensi dan afiliasi politik justru tidak mendapatkan kejelasan. Jabatan publik menuntut integritas dan konsistensi, bukan sekadar kepatuhan yang bersifat formalitas," ujarnya.
Atas polemik tersebut, KAMAKSI mengajukan tiga tuntutan. Pertama, meminta Grace Natalie memberikan klarifikasi terbuka mengenai status keanggotaan dan kedudukannya dalam kepengurusan PSI periode 2025–2030, disertai dokumen administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, mendesak Danantara melakukan pemeriksaan administratif dan kajian hukum terhadap kesesuaian jabatan Grace sebagai Komisaris Independen MIND ID dengan ketentuan larangan rangkap jabatan. Ketiga, meminta tindakan tegas sesuai peraturan apabila ditemukan pelanggaran, termasuk meminta yang bersangkutan menentukan pilihan antara jabatan komisaris BUMN dan kepengurusan partai politik.
KAMAKSI menegaskan, tuntutan tersebut bukan untuk mempersoalkan hak politik seseorang, melainkan memastikan konsistensi penerapan hukum dan standar etika bagi pejabat perusahaan negara. "BUMN bukan milik kelompok politik tertentu. BUMN adalah aset strategis negara yang pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai independensi komisaris dikorbankan oleh kepentingan politik. Jika aturan melarang, harus ditegakkan. Tidak boleh ada pengecualian karena jabatan, kedekatan, ataupun pengaruh politik," kata Joko.