Jakarta, - Hari ini, Selasa 3 November 2026, Negara Amerika Serikat (AS) dipastikan akan menggelar pemilihan umum paruh waktu.
Rakyat akan memilih anggota parlemen, Senat, hingga gubernur negara bagian yang akan menentukan pemegang kendali Kongres AS serta ruang gerak Presiden AS Donald Trump.
Partai Demokrat dan Republik akan bertarung memperebutkan mayoritas kursi Kongres.
Jika Partai Demokrat berhasil menguasai parlemen atau Kongres, mereka akan merebut kembali sebagian kendali atas Washington dari Trump dan Republik.
Dilansir dari CNN, kemenangan Demokrat di pemilu sela AS dapat memberi mereka perangkat ampuh untuk melakukan pengawasan dan menyelidiki pemerintahan Trump.
Demokrat dapat meloloskan undang-undang mengenai hal-hal yang selama ini ingin diwujudkan, antara lain melanjutkan subsidi premi untuk peserta Affordable Care Act.
Demokrat sudah lama menginginkan hal ini menjadi prioritas. Topik ini sempat menyebabkan pemerintahan shut down selama 43 hari karena saat itu subsidi akan berakhir pada akhir 2025 namun Partai Republik selaku pemegang kendali Kongres ogah melanjutkannya.
Berakhirnya subsidi tambahan telah menyebabkan pembayaran premi melonjak 58 persen tahun ini.
Penyelidikan terhadap pemerintah Trump
Selain itu, Partai Demokrat juga bisa memulai penyelidikan terhadap pemerintahan Trump, termasuk terhadap Elon Musk, yang sempat memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang diluncurkan Trump.
Demokrat telah mempertanyakan pembentukan dan kinerja DOGE, yang menutup berbagai lembaga krusial bentukan Kongres, salah satunya USAID.
Demokrat juga bisa memanggil dan mengawasi ketat Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang terlibat dalam perang AS vs Iran. Perang ini telah mengakibatkan warga AS didera tingginya biaya hidup buntut lonjakan harga energi.
Seruan untuk mengakhiri perang Iran juga sangat mungkin terjadi apabila Demokrat mengendalikan Kongres. Kendati begitu, hal ini akan rumit karena butuh suara Partai Republik untuk melawan veto Trump yang mungkin dipakai terhadap resolusi DPR.
Lebih jauh, DPR yang dikuasai Demokrat juga bisa mencabut tarif Trump, salah satu penyebab langsung tingginya pengeluaran masyarakat selain karena perang Iran.
"DPR yang dikuasai Demokrat juga mungkin akan menentang rencana tarif Trump dengan lebih keras, meskipun mekanisme prosedural yang digunakan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi tarif tersebut," kata Kevin Chen dari S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), kepada Channal News Asia (CNA).