Jakarta, - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak pemerintah agar tidak terjebak pada pendekatan keamanan semata dalam menghadapi gejolak di Aceh dan Papua.
Gatot menilai konflik di kedua wilayah tersebut memiliki persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar gangguan keamanan. Karena itu, pengerahan kekuatan tanpa menyentuh akar masalah dinilai berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Gatot, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pendekatan teritorial, dialog, serta upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Seharusnya tidak melakukan operasi tempur, tetapi operasi teritorial untuk merebut hati dan pikiran rakyat,” kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab, dikutip Kamis (20/8/2026).
Gatot secara khusus menyoroti kericuhan yang terjadi di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Dia meminta pemerintah tidak melihat peristiwa tersebut sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurut dia, gejolak tersebut bisa menjadi cermin adanya akumulasi persoalan dan kekecewaan masyarakat yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Salah satu persoalan yang disorot Gatot adalah penanganan dampak banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025. Dia menilai kemampuan pemerintah daerah merespons persoalan masyarakat sangat berkaitan dengan kapasitas anggaran daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), kata Gatot, juga perlu diperhitungkan ketika pemerintah mengevaluasi kondisi sosial di daerah.
Keterbatasan fiskal daerah dapat berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah menangani bencana, memenuhi kebutuhan masyarakat, hingga meredam persoalan sosial sebelum berkembang menjadi konflik.
Gatot juga mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan kacamata keamanan untuk membaca seluruh persoalan di Papua.
Dia menilai konflik yang berulang di Papua membutuhkan komunikasi langsung dengan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui tuntutan warga sekaligus memahami alasan mengapa persoalan yang sama terus muncul.
Pendekatan teritorial, menurut Gatot, bukan semata-mata mengerahkan aparat ke suatu wilayah. Lebih jauh, pemerintah dan aparat harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan mereka, serta membangun rasa percaya.
Gatot menegaskan persoalan Aceh dan Papua tidak dapat disederhanakan menjadi urusan keamanan.
Ada persoalan ketimpangan kesejahteraan, kebijakan pemerintah pusat, kapasitas pemerintah daerah, sejarah hubungan pusat dan daerah, hingga persoalan rasa keadilan yang harus diperhitungkan.