Kata dia, sekuat apapun pemimpin tersebut, akan tumbang juga ketika menyatakan diri ingin menambah kekuasaan.
Polemik wacana penundaan Pemilu 2024 telah membuat kehgaduhan di masyarakat, apalagi hal itu digulirkan oleh para pembantu Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik. Lantas, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo meresponsnya.
Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo akhirnya merespons tantangan aktivis Syahganda Nainggolan untuk tidak takut bersuara untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Aktivis Syahganda Nainggolan meminta mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Pasalnya, masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tinggal dua tahun lagi.
Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini disebut tak berada dalam kondisi yang baik. Hal itu disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
TNI disebut memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, TNI tak boleh menjadi pelacur politik. Hal itu disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo karena TNI memiliki pedoman-pedoman dalam hidup bermasyarakat, yakni delapan wajib TNI dan Satpa Marga.
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebagai bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi.
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengungkapkan secara blak-blakan soal kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW 101.
Gatot menilai, ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang saat ini berlaku merugikan pemilih lantaran menghalangi warga mendapat kandidat terbaik bangsa.
Kata dia, sistem PT 20 persen bertentangan dengan konstitusi dan justru melanggengkan oligarki.