Jakarta, - Melihat fenomena global yang terjadi pada belakangan ini, DPR RI terus melakukan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi kepada mitra kerja termasuk lembaga pemerintah.
Ditengah kondisi global dan kondisi geopolitik yang terus mengalami dinamika yang tidak menentu, ditambah hubungan Amerika Serikat-Iran yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya reda.
Seperti diketahui bila belakangan ini, Pimpinan DPR RI terus melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga mitra kerja DPR. Hal tersebut untuk menyusun langkah mitigasi menghadapi gejolak ekonomi global yang mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Seperti Rapat koordinasi strategis yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/06/2026), Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta lembaga pemerintah lainnya.
Menyikapi kondisi global yang hari ini semakin tidak menentu, tentu koordinasi dan pengawasan yang dilakukan DPR terhadap menjadi salah pondasi utama untuk bisa memperkuat diplomasi parlemen terhadap permasalahan geopolitik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
"Kami melakukan rapat koordinasi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun mitigasi atas berbagai tantangan yang muncul belakangan ini," ujar Dasco usai rapat koordinasi tersebut, Senin (29/06/2026).
Menurutnya, rapat tidak hanya membahas kondisi makro ekonomi, tetapi juga menghasilkan sejumlah solusi yang akan segera ditindaklanjuti guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mulai dirasakan dunia usaha dan masyarakat.
"Pada hari ini juga sudah disampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi," katanya.
Dasco menjelaskan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran direksi Pertamina, bertujuan memastikan solusi yang disiapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat langsung diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut juga menyebut bila rapat koordinasi juga menjadi forum sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, serta strategi ekonomi nasional agar pemerintah memiliki langkah yang terkoordinasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
"Sinergi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan BUMN strategis diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga iklim investasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi lapangan kerja di tengah tantangan global yang terus berkembang," imbuhnya.
Dasco menyebut bila langkah koordinatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga dan iklim usaha, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain koordinasi antara DPR dengan mitra kerja, peran diplomasi parlemen juga sangat vital untuk memastikan bila Indonesia tidak hanya hadir tetapi juga punya peranan penting dalam catur perpolitikan global.
Diplomasi Parlemen Memperluas Jejaring Global
Mengamini apa yang diucapkan oleh Dasco, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pentingnya rapat koordinasi antara parlemen dan pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang lebih terintegrasi.
Hal tersebut bertujuan memperkuat peran Indonesia di berbagai forum internasional supaya semakin efektif, terarah, dan mencerminkan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
“Kita berdiskusi tentang langkah-langkah diplomasi kita bersama, bagaimana diplomasi eksekutif yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dapat disinergikan dengan diplomasi parlemen,” kata Syahrul, dalam keterangan persnya, Jumat, 20 Februari 2026.
Terlebih di tengah situasi geopolitik yang turbulen dan tidak menentu seperti hari ini, Syahrul menilai bahwa Indonesia memerlukan pendekatan diplomasi yang inklusif, adaptif, serta mampu membaca dinamika global secara cepat.
Politisi PKS tersebut juga menuturkan bila salah satu kunci yang menjadikan Parlemen mempunyai peranan aktif dalam kondisi geopolitik global saat ini adalah pentingnya untuk memperkuat diplomasi parlemen.
Melihat kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini, Syahrul menyatakan bila dunia berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan, maka sinergi menjadi kunci untuk bisa memperkuat peran Parlemen dalam kondisi geopolitik.
"Kita menyaksikan perubahan yang sangat dinamis di lanskap global: ketegangan di berbagai kawasan, rivalitas antar kekuatan besar, serta disrupsi teknologi yang membuka era baru dimana negara-negara tak hanya berkompetisi, tetapi juga bersinergi,” tuturnya.
Syahrul menyatakan bila saat ini BKSAP DPR RI terus berupaya memetakan lanskap geopolitik sekaligus mengidentifikasi ruang manuver strategis dalam berbagai forum internasional. Selain itu, yang terpenting adalah diplomasi parlemen harus mempertahankan sinergitas dengan kebijakan luar negeri pemerintah serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Secara kelembagaan BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang mengemban fungsi diplomasi parlemen dan BKSAP adalah pintu gerbang diplomasi parlemen Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu keunggulan diplomasi parlemen dalam memperkuat jejaring global secara luas adalah adanya kanal komunikasi yang tidak dapat dijangkau oleh diplomasi eksekutif. Untuk itu, diplomasi parlemen juga menjadi sarana untuk bisa memperkuat jejaring global sehingga mempertegas peran parlemen dalam kondisi global yang tidak menentu.
"Melalui hubungan personal antar anggota parlemen, dialog informal, serta jejaring politik lintas negara. Di sinilah diplomasi parlemen menjadi jalur paralel yang strategis dan adaptif,” katanya.
Terkait dengan dinamika geopolitik, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut bila Indonesia memiliki ruang dan peran strategis untuk melakukan upaya signifikan, khususnya melalui jalur diplomasi dan perdamaian internasional.
Menurutnya, dengan posisi Indonesia sebagai negara nonblok tentu Indonesia memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai pengusung perdamaian dunia dan hal tersebut harus dioptimalkan. TB Hasanuddin mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk mengaktifkan secara maksimal seluruh jajaran diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional.
"Para diplomat Indonesia, khususnya yang bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu lebih aktif membangun dan mewarnai suasana kebatinan perdamaian, serta mendorong dialog dan deeskalasi konflik global," kata TB Hasanuddin melalui keterangan yang diterima, Selasa (30/06/2026).
Selain itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menekankan pentingnya peran perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara untuk melakukan pendekatan serupa, menyesuaikan dengan konteks dan dinamika politik di negara tempat mereka bertugas.
Tidak hanya melalui jalur resmi negara, TB Hasanuddin menilai organisasi masyarakat sipil dan LSM perdamaian juga perlu dihidupkan kembali dan dilibatkan secara aktif. Ia mencontohkan gerakan seperti Gong Perdamaian yang selama ini membawa pesan simbolik dan moral tentang pentingnya persatuan dan perdamaian dunia.
"Upaya perdamaian tidak cukup hanya melalui pemerintah. Partisipasi masyarakat sipil dan gerakan perdamaian juga harus diperkuat," katanya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa diplomasi parlemen juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas global. Ia menyatakan Parlemen Indonesia dapat menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Parlemen negara lain guna mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan memperkuat komitmen bersama terhadap perdamaian dunia.
TB Hasanuddin berharap seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, Parlemen, diplomat, maupun masyarakat sipil, dapat bersinergi dalam memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia, di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik global saat ini.
"Diplomasi antar parlemen adalah jalur penting yang sering luput diperhatikan, padahal potensinya besar untuk meredam ketegangan antar negara,"`tegasnya.
Tantangan Diplomasi Parlemen Ditengah Kondisi Geopolitik
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan memperkuat diplomasi parlemen sangat penting di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Ia menilai tahun 2026 menjadi periode yang lebih menantang sekaligus menarik bagi kerjasama antar parlemen dunia, seiring kembali memanasnya situasi geopolitik internasional.
Husein mengatakan kondisi tersebut menuntut respons yang adaptif dari parlemen, termasuk melalui penyesuaian agenda kerja panitia kerja (panja) di lingkungan BKSAP DPR RI agar tetap relevan dengan perkembangan isu global.
“Tahun 2026 ini menjadi tahun yang lebih menantang sekaligus menarik. Kita melihat dinamika geopolitik global yang tiba-tiba kembali membara, sehingga BKSAP harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada,” kata Husein Melalui keterangan yang diterima, Selasa (27/01/2026).
Menyikapi tantangan global yang terjadi saat ini, Ia menjelaskan, pada periode sebelumnya BKSAP telah membentuk tiga panja, dengan salah satunya masih aktif hingga saat ini, yakni Panja Artificial Intelligence (AI).
Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan bila pembentukan serta fokus panja akan diselaraskan dengan isu-isu strategis global yang memiliki dampak luas bagi kepentingan nasional.
"Selain penguatan kelembagaan, BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk tetap aktif menghadiri berbagai forum internasional berbasis undangan," imbuhnya.
Husein menyatakan kehadiran BKSAP berbasis undangan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat peran parlemen dalam mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan mencari solusi bersama di tingkat global.
Husein berharap generasi muda, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, dapat memahami peran strategis diplomasi parlemen Indonesia dalam percaturan global, sekaligus pentingnya kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan bersama.
“Kami akan terus berupaya hadir di forum-forum internasional. Harapannya, pada level parlemen, kita bisa berkontribusi dalam menghadirkan solusi bagi masing-masing negara sekaligus membangun kerja sama yang lebih erat di tengah ketidakpastian global,” tegasnya.
Ditengah tantangan geopolitik dan dinamika global yang dinamis, Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menegaskan selain peran Diplomasi Parlemen ada juga peran penting generasi muda dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin dinamis. Menurut Andina, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan negosiasi dan diplomasi yang mumpuni.
“Dengan keadaan geopolitik saat ini yang sangat dinamis, kita membutuhkan generasi muda yang unggul dalam negosiasi dan diplomasi. Mereka adalah garda terdepan yang harus kita siapkan untuk menjaga kepentingan nasional,” kata Andina ketika dikonfirmasi, Selasa (30/06/2026).
Andına juga menyoroti pentingnya peran institusi pendidikan untuk mengambil peran lebih strategis. Sebagai contoh Universitas Pertahanan (Unhan) juga mempunyai peranan strategis untuk menjawab tantangan dinamika global. Politisi Muda Partai Nasdem tersebut juga memberikan apresiasi pada Unhan, karena ada satu program studi khusus Diplomasi Pertahanan yang diharapkan dapat mencetak kader bangsa yang cakap di level internasional.
“Beberapa waktu lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Unhan, satu hal yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa lulusan-lulusannya memiliki kemampuan diplomasi yang sesuai tantangan zaman, itu yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andina mengingatkan bahwa sebagai negara non-blok dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas generasi mudanya dalam bidang pertahanan dan hubungan internasional.
“Negara kita tidak berpihak kepada kekuatan manapun, tapi justru karena itu, kita harus punya SDM yang mampu bernegosiasi dengan siapa saja untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia,” imbuhnya.
Diplomasi Parlemen Harus Memberi Nilai Tambah Bagi Masyarakat
Selain memberikan peranan sentral pada tingkat internasional, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan DPR RI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Menurutnya, berbagai kerja sama dan komunikasi yang dibangun di tingkat internasional perlu diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Bramantyo menyebut upaya BKSAP DPR dalam melakukan serap aspirasi ke daerah sekaligus memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pembangunan ekonomi nasional.
“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa pondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” ujar Bramantyo saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka dialog mengenai Peran Strategis Diplomasi DPR RI untuk Penguatan Ekonomi Daerah, Jumat (12/06/2026).
Politisi yang akrab disapa Bram ini menjelaskan, saat ini Indonesia tengah menjalani proses aksesi menuju keanggotaan penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif di tingkat global.
Menurutnya, keberhasilan agenda besar tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kesiapan daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, daerah-daerah industri seperti Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian standar global yang diharapkan.
“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, langkah ini akan memastikan standar industri dan iklim investasi Indonesia melesat, sejajar dengan negara-negara maju,” tegasnya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat tersebut menilai Kabupaten Tangerang merupakan salah satu contoh daerah yang berhasil mengembangkan ekosistem industri dan investasi secara konsisten. Dengan ribuan kawasan industri yang beroperasi, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta aktivitas UMKM yang berkembang, Tangerang dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
“Dengan julukannya sebagai Kota Seribu Industri, Tangerang bukan sekadar daerah penyangga, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional. Narasi sukses inilah yang ingin kami bawa dalam diplomasi ekonomi kami di tingkat internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bram menegaskan bahwa kunjungan kerja BKSAP tidak hanya bertujuan memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional, tetapi juga mendengar langsung berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi maupun pembentukan kebijakan.
“Kami ingin mendengar langsung best practice, peluang serta tantangan yang dihadapi industri dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Kami juga ingin memastikan bahwa diplomasi yang kami lakukan di luar negeri benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di dalam negeri,” imbuhnya.
Sementara itu, ketika melakukan kunjungan kerja ke Bali Anggota BKSAP DPR RI Musa Rajekshah mengatakan bila dampak diplomasi parlemen dalam memberikan nilai tambah harus dibangun dengan pondasi dasar yang kuat.
Politisi yang akrab disapa Ijeck tersebut menyatakan pondasi awal tersebut dapat dimulai dari pendidikan sadar wisata yang diterapkan sejak usia dini melalui kurikulum sekolah menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali.
Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor pariwisata harus terus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan.
"Dari tingkat terendah, tingkat SD, SMP, SMA, memang harus dibikin kurikulum belajar tentang pariwisata dan juga peningkatan bagaimana supaya anak-anak ini dari kecil sudah sadar wisata dan semakin tahu ke depan menjaga kebersihan, menjaga keamanan," kata Ijeck dalam agenda Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/06/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa kesadaran masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia karena masyarakatnya telah memiliki tingkat kesadaran wisata yang tinggi.
Lebih lanjut, Ijeck mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menanamkan kesadaran lingkungan dan mitigasi sejak usia dini sebagai praktik baik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Salah satu negara yang menjadi percontohan adalah Jepang, yang telah membekali anak-anak dengan pengetahuan tanggap bencana sejak jenjang sekolah dasar.
"Sama seperti di Jepang, mereka anak-anak kecil itu sudah tahu betul bagaimana tanggap bencana. Karena di sana memang daerah rawan gempa, tapi dari tingkat sekolah dasarnya sekalipun sudah diajarkan," jelasnya.
Ia meyakini pendekatan serupa dapat diterapkan untuk membangun budaya pariwisata berkelanjutan di berbagai daerah destinasi wisata di Indonesia. Menurutnya, edukasi sadar wisata sejak dini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sektor pariwisata.
Ijeck menyatakan bila generasi yang tumbuh melalui kurikulum sadar wisata akan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, kebersihan, keamanan, sumber daya air, serta kelestarian alam.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk masyarakat yang bisa semakin memperkuat eksistensi pariwisata Indonesia dimata dunia.
"Supaya nanti ke depan apa pun yang dilakukan pemerintah, masyarakat ini sudah sadar dan menjaga lingkungan, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, menjaga juga sampah, sumber-sumber air, supaya pohon-pohon juga dijaga," tutupnya.
Ditengah kondisi geopolitik dan global yang tidak menentu seperti saat ini, tentu diplomasi parlemen menjadi faktor penting untuk mensukseskan Program Asta Cita Presiden Prabowo.
Selain memastikan peran Indonesia terlibat bebas aktif dalam catur geopolitik ditengah kondisi global yang tidak menentu, diplomasi parlemen juga harus memberikan nilai tambah untuk masyarakat dan daerah.
Keunggulan yang dimiliki diplomasi parlemen bisa memberikan jalur paralel yang strategis dan adaptif bisa memperkuat peran Indonesia dalam kondisi geopolitik sekaligus memberikan nilai tambah kepada masyarakat.