Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyambut baik wacana penambahan kementerian di pemerintahan ke depan.
Menurutnya, apabila presiden terpilih di periode 2024–2029 Prabowo Subianto ingin menambah jumlah Kementerian merupakan hal yang baik selama bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Itulah yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan dengan matang-matang selama ini. Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih makin diurus, makin mendapat manfaat, mengapa tidak?” katanya dikutip dari Bisnis Indonesia.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa penambahan kementerian, sebenarnya justru membuat isu spesifik dan program terkait akan makin terurus oleh kementerian atau badan yang kredibel.
Kendati demikian, Herzaky mengatakan bahwa tentunya Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga akan berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk dalam konteks keuangan negara.
Dalam beberapa kesempatan, kata Herzaky, Prabowo sudah menyampaikan bagaimana sebisa mungkin kita harus menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat seoptimal mungkin.
"Tentu akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Jika memang benar akan ada penambahan Kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," pungkas Herzaky.
Sebelumnya, wacana yang menyebutkan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto akan memiliki 40 kementerian belakangan menyeruak ke ruang publik. Berdasarkan catatan Bisnis, wacana itu disuarakan Partai Gerindra.
Sejumlah problem dikaitkan dengan pembentukan kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu sedikit. Kritik pun diakui sering muncul DPR terkait kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu.***