Jakarta, law-justice.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) blak-blakan membeberkan masa depan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024 nanti.
Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo menyebut Sri Mulyani tidak akan kehabisan aktivitas, meski sudah tak jadi menkeu. Dia menegaskan banyak hal yang bisa dilakukan wanita dengan panggilan Ani tersebut.
"Secara aktivitas, Bu Sri Mulyani saya rasa orang yang tidak akan kekurangan aktivitas. Bisa mengajar, menulis, menjadi pembicara, dan banyak hal," ungkap Prastowo dalam pertemuan di Ciasem 12, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
"Kalau beliau (Sri Mulyani) sendiri bilang akan fokus momong cucu. Itu salah satu hal mulia, mengisi waktu," tambahnya.
Terkait potensi apakah Ani tetap lanjut menjadi menkeu, Prastowo menekankan itu merupakan hak prerogratif presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menyebut fokus Sri Mulyani sekarang adalah mempersiapkan transisi.
Anak buah Sri Mulyani itu menekankan fokus Kemenkeu adalah menjaga transisi berjalan mulus, dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto.
"Bu Sri Mulyani fokus menyelesaikan transisi. Pembicaraan lain kami rasa belum ada dan memang tidak usah diada-adakan. Saya rasa hanya mengalir saja," tegasnya.
Di lain sisi, Prastowo juga menepis isu yang menyebutkan rencana Sri Mulyani maju menjadi DKI 1. Ia menegaskan belum ada obrolan pencalonan tersebut.
Padahal, nama Menkeu Sri Mulyani dicatut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.
Dia diusulkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan akan dibahas di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP pada akhir Mei 2024.
"Kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi antara Bu Sri Mulyani dengan partai politik manapun dan memang ibu tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, membahas, atau terlibat dalam diskusi-diskusi itu," tutur Prastowo.
"Jadi, sama sekali belum ada pembicaraan langsung dan tidak langsung (soal pencalonan Sri Mulyani menjadi calon gubernur DKI Jakarta). Tapi kita menghormati apapun aspirasi dan diskusi yang berkembang di masyarakat. Itu biar jadi bumbu-bumbu demokrasi saja, menjadi bagian dari diskusi publik," tandasnya.