Jakarta, law-justice.co - Politisi Senior PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menyatakan bahwa pemerintah tidak menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembagian bantuan sosial (bansos) periode Januari hingga Februari 2024.
"Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini," katanya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).
Kata dia, informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.
"Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang dicollect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ujarnya.
Menurutnya wajar apabila Risma merasa tidak nyaman di kabinet Presiden Joko Widodo. Sebab, Risma tak dilibatkan dalam pembagian bansos.
"Suasana tidak nyaman kalau Bu Risma jelas. Dirasakan juga, saya juga dengar, untuk BLT, bantuan bansos, kali ini kok nampaknya tidak banyak melibatkan Bu Risma," ucap Aria.
"Bahkan daftar penerima bantuan pun tidak mengacu pada data Kemensos yang setiap bulannya, setiap periode triwulannya, dievaluasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku telah mendengar cerita dari kader mereka yang menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini soal situasi di kabinet pemerintahan saat ini.
Menurut Hasto ada kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara para menteri Presiden Joko Widodo saat ini. Kondisi dingin juga terlihat dari pengamanan di Istana yang semakin ketat dan dianggap berlebihan.
"Testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh, udah berlebihan," ucap Hasto di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (30/1).
Dalam berbagai kegiatan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi belakangan ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini memang tak dilibatkan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tak hadir karena kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
Ari membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Dia menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.
Terkini Jokowi memutuskan untuk merapel pemberian BLT Rp200 ribu. Pemberian bantuan itu dirapel tiga bulan dan diberikan pada Februari 2024.
BLT yang diberikan akan berjumlah Rp600 ribu per penerima. Total penerima BLT ini berjumlah 18 juta keluarga penerima manfaat.