Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Indonesia (Kabaintelkam Polri), Komjen Wahyu Widada secara resmi ditunjuk menjadi pimpinan sidang etik Irjen Teddy Minahasa yang digelar pada Selasa (30/5).
Karo Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Wahyu telah ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi Ketua Komisi Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pelanggaran etik Teddy.
"Ketua Komisi Komisaris Jenderal Wahyu Widada," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara untuk Wakil Ketua KKEP diisi oleh Wakil Inspektur Pengawasan Umum Irjen Tornagogo. Selanjutnya untuk anggota sidang KKEP, kata Ramadhan, juga akan diikuti oleh Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono.
Dua anggota KKEP sisanya ditempati oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Asep Edi Suheri dan Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Rudolf Alberth Rodja.
Polri Hadirkan 13 Saksi di Sidang Etik Teddy Minahasa
Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan terdapat 13 orang saksi yang dihadirkan Tim KKEP dalam sidang dugaan pelanggaran itu.
"Pada hari ini Selasa, (30/5) pukul 09.20 WIB dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar Irjen TM, pelaksanaan sidang terdapat sebanyak 13 saksi dan satu ahli," kata Ramadhan dalam keterangan tertulis.
Diketahui Teddy telah dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup oleh hakim karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.
Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Tindak pidana itu turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mendesak Mabes Polri untuk segera menggelar sidang KKEP terhadap Teddy Minahasa usai divonis bersalah di kasus penyalahgunaan narkoba itu.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti bahkan mendesak Divisi Propam Polri agar menjatuhkan sanksi terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Teddy.
"Apa yang dilakukan adalah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kompolnas juga mendorong sanksi etik maksimum untuk dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat," kata Poengky, Kamis (11/5).