Jakarta, law-justice.co - Kerajaan bisnis Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diduga ikut terdampak usai partainya mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 3 Oktober 2022.
Cerita ini diungkap dalam Laporan Majalah Tempo edisi 14 Mei 2023 lalu.
Sejumlah politikus NasDem yang ditemui Tempo menyampaikan soal dugaan tersebut. Salah satunya perusahaan katering, di mana Mohammad Mirdal, Direktur Eksekutif Media Grup - induk perusahaan Surya, menjadi presiden komisaris.
Perusahaan katering ini diduga terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas di Papua yang menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber Tempo, perusahaan katering tersebut telah menyediakan katering untuk 40 ribu pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun.
Cerita soal dugaan gangguan bisnis Surya Paloh ini diungkap dalam laporan di Majalah Tempo yang berjudul "Benarkah Bisnis Surya Paloh Diganggu Setelah Deklarasi Anies Baswedan". ungkap Surya Paloh juga menyampaikan responsnya atas dugaan gangguan bisnis tersebut, dikutip dari Tempo, Senin (15/5/2023)
Tak hanya soal bisnis, tapi juga terkait hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu terakhir yang dikui sedang berada di titik terendah. Termasuk juga soal isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai NasDem pun ikut mencuat.
"Saya katakan, yang paling baik adalah ketika trust di antara kita masih terjaga. Saya lebih mengharapkan itu," kata Surya saat ditanya apakah NasDem akan menarik semua menterinya jika ada satu saja yang dicopot dari kabinet.
Pernyataan ini disampaikan Surya dalam wawancara bersama Tempo di kantornya di lantai 20 NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023. "Kalau itu sudah tidak ada, barangkali akan sulit sekali," kata dia menambahkan.
Saat ini, ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi. Mereka adalah, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Surya Paloh dan NasDem yang merupakan partai anggota koalisi pemerintah justru tidak diundang. Dua hari kemudian, Jokowi Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Surya.
Alasannya karena NasDem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. "Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.
Sementara, kata dia, enam partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. "Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik.
"Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong, kan itu tugasnya seorang presiden, hanya memang kalo sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya ...," kata Jokowi tidak melanjutkan pernyataannya.
Surya melanjutkan, bahwa tidak semua partai politik memiliki irama, model, dan style manajemen kepartaian yang sama. Di NasDem, Surya mengatakan dirinya menawarkan gagasan sebagai institusi partai, yang belum tentu mudah dicerna dan dipahami, apalagi diyakini publik.
"Saya menawarkan salah satu implementasi operasionalnya adalah politik tanpa mahar. Siapa yang percaya itu? itu artinya saya identik dengan menolak potensi pemasukan di atas Rp 1 triliun.
Bahkan, kata Surya, praktik politik mahar selama ini bisa lebih dari Rp 1 triliun. Kendati demikian, Surya sadar komitmen politik tanpa mahar ini belum tentu dicatat oleh publik, elit, maupun pengamat. "Itu sejujurnya ruang idealisme yang saya ingin coba terapkan," kata dia.
Surya menyebut, saat ini ada ruang kemewahan bagi partai yang begitu hebat, yaitu dari memilih presiden, gubernur, wali kota, hingga membuat dan mengubah undang-undang. Tapi Surya menilai situasi bisa rusak kalau hak itu tidak diseimbangkan dengan kewajiban, salah satunya melalui proses pendidikan politik.
Meski demikian, Surya enggan berspekulasi lebih jauh apakah nantinya Reshuffle memang menjadi cara untuk mendepak NasDem dari koalisi pemerintah. "Saya menduga dengan praduga yang baik-baik saja. Positif thinking saja," kata dia.