Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Harta Filianingsih Mencapai Rp163 M

Jakarta, law-justice.co - Kemarin, Selasa 18 April 2023, setelah dilantik di Mahkamah Agung, Filianingsih Hendarta resmi menjadi deputi gubernur Bank Indonesia.

Pelantikan wanita yang akrab disapa Fili ini menggantikan posisi Dody Budi Waluyo yang habis masa jabatan pada April 2023 ini.

Baca juga : Netizen Geram Pemain Uzbekistan Jadi Kiper Terbaik Piala AFC U-23

Dengan terpilihnya menjadi deputi gubernur, maka harta dan kekayaan Fili pun ikut menjadi sorotan. Tidak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp163 miliar per akhir 2021.

Harta dan kekayaan Fili bahkan lebih besar dari bosnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai pimpinan tertinggi yang sebesar Rp45,2 miliar dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai wakil pimpinan yang hanya Rp34 miliar.

Baca juga : WHO : Invasi Israel ke Rafah Bisa Jadi Pembunuhan Massal

Berdasarkan LHKPN yang dikutip Rabu (19/4), harta dan kekayaan Fili mayoritas dari tanah dan bangunan tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang mencapai Rp132,68 miliar.

Aset tanah dan bangunan Fili tersebar di Surabaya, Bali, Probolinggo, Bogor, dan terbanyak di Jakarta Selatan. Setidaknya aset ini tersebar di 28 lokasi yang berbeda.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Dijamin Tidak Macet

Fili juga memiliki koleksi tiga kendaraan dengan total sebesar Rp916 juta. Lalu, ada juga simpanan di Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5 miliar.

Kemudian, Fili juga memiliki harta dan kekayaan dari kas sebesar Rp24,93 miliar dan harta lainnya sebesar Rp150 juta. Sedangkan utang yang dimiliki hanya Rp592 juta, sehingga total harta bersihnya tercatat Rp163,19 miliar.

Fili bukanlah orang baru di BI. Dia mengawali karir di BI pada 1986. Ia merintis karir sebagai staf Departemen Internasional BI pada tahun tersebut. Hingga kemudian, pindah ke Kantor Perwakilan Surabaya.

Seiring bertumbuhnya karir, Fili pun menjajal jabatan sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015) dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019).

Sebelum dilantik, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2019.