Jakarta, law-justice.co - Sepekan terakhir sejumlah unsur masyarakat ramai-ramai melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polisi. Pelaporan ini dipicu oleh pencopotan Brigjen Endar selaku Direktur Penyelidikan. Akibat dari pencopotan ini, terjadi resistensi terhadap kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan wakil-wakilnya.
Terkini Pimpinan KPK Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jumat (14/4/2023) secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan dugaan menghalang-halangi penyelidikan KPK. Laporan tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Metro Jaya di Jakarta.
Dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut terkait kasus bocornya dokumen hasil penyelidikan KPK atas perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) dan rekomendasi ekspor mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.
Tindak pidana tersebut diduga telah dilakukan oleh Pimpinan KPK Alex Marwata dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi.
Terkesan kental ada operasi untuk menyelamatkan dari jeratan hukum terhadap orang yang terungkap dalam bentuk video yang beredar luas soal sumber kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Ditjen Minerba KESDM, tetapi tak mempertimbangkan akan beresiko besar hancurnya nama baik lembaga KPK.
Menurut Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, pernyataan keduanya yang diduga mengandung unsur kabar bohong tersebut telah pula disiarkan sejumlah media massa dan tentunya sudah menjadi konsumsi publik.
Pada tanggal 8 April 2023 lalu, Alex Marwata membuat pernyataan yang dikutip berbagai media yang menyatakan, "Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi. Saya kasih tahu, emang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Gak ada sama sekali."
Sedangkan Agung Pribadi pada tanggal tanggal 12 April 2023 menyatakan melalui media, "Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar. Tidak pernah mendapatkan dokumen atau apapun sebagaimana dimaksud, sebagaimana yang beredar di media massa."
Pernyataan Alex dan Agung itu menurut Yusri diduga juga masuk ke dalam kategori membelokan arah penyidikan tindak pidana menghalang-halangi penyelidikan KPK tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut Hengki mengatakan, perbuatan Alex dan Agung yang diduga sebagai menyebarkan kabar bohong tersebut diduga telah melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, CERI juga telah mengajukan beberapa saksi yang patut dan dapat membuat terang benderang dugaan peristiwa tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut. Saksi-saksi yang diajukan antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F Sihite. Selain itu CERI juga mengajukan saksi mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan pimpinan KPK Abdullah Hehamahua.
"Kami juga melampirkan sejumlah bukti pendukung untuk membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong ini ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami berharap kasus ini segera ditangani Polda Metro Jaya karena telah membuat resah masyarakat kita saat ini. Selain itu juga agar membuat terang kasus Tukin di ESDM dan lainnya yang telah membuat heboh itu," pungkas Hengki.
Menurut Hengki, laporan ke Polda ini dibuat, lantaran mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, sebagaimana dilansir Tribunnews.com 13 April 2023, menyatakan protes keras terhadap pernyataan Alexander Marwata tersebut.
"Saya katakan itu fatal sekali pernyataan pimpinan KPK seperti itu, karena salah satu kehebatan KPK itu Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab OTT itu karena bukti awal kemudian hasil dari OTT tersebut lazimnya ditemukan barang bukti," ungkap Abdullah Hehamahua.
Kemudian, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sebagaimana dilansir Suara.com pada 10 April 2023, juga ikut geram dengan pernyataan Alex Marwata tersebut.
"Saya ingatkan kebiasaan berbohong ini dihentikan poin itu saja. Yang bocor itu bukan hanya sprint lidik (surat perintah penyelidikan). Sejak kapan dokumen bocor tidak menganggu kegiatan perkara," tegas Novel di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (10/3/2023).