Jakarta, law-justice.co - Memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, Pangdam Jaya berganti. Jabatan Pangdam Jaya diserahterimakan dari Mayjen Untung Budiharto ke Mohamad Hasan. Untung diketahui akan memasuki masa pensiun. Mayor Jenderal (Mayjen) Mohammad Hasan resmi menjabat sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab). Sertijab dipimpin langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat (24/3/2023).
KSAD Dudung berpesan kepada Mohamad Hasan dan jajaran Kodam Jaya untuk mencegah konflik sosial, terlebih saat ini memasuki tahun politik. "Pada era keterbukaan informasi dan kebebasan saat ini, konflik sosial marak terjadi di wilayah, khususnya memasuki tahun politik seperti tahun ini,” ujar Dudung.
Mohamad Hasan sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda (IM). Sementara itu, Untung Budiharto akan memasuki usia pensiun. Dalam sepak terjangnya, Hasan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI ketika Panglima TNI saat itu, Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto menunjuknya sebagai orang nomor satu di Kopassus per 26 Agustus 2020. Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, ia terlebih dulu menjabat sebagai Wakil Danjen Kopassuse. Setelah itu, pada November 2021, Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang saat itu menjadi Panglima TNI menunjuk Hasan sebagai Pangdam Iskandar Muda menggantikan Mayjen TNI Achmad Marzuki.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menilai penunjukkan Mayor Jenderal Mohamad Hasan sebagai Panglima Komando Daerah Militer alias Pangdam Jaya berkorelasi dengan pengamanan Jakarta menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, Hasan dipercaya untuk menjaga Jakarta yang menjadi barometer politik di Indonesia.
"Supaya Pemilu dan Pilpres lancar. Hal yang lain menurut saya tidak mengawal perorangan, tapi lebih ke area Jakarta sendiri," kata dia sebagaimana dilansir Tempo, (25/3/2023).
Menurut Idil, mutasi di tubuh TNI adalah sesuatu yang lumrah. Apalagi Hasan berpengalaman sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada 2014-2016 ketika Joko Widodo alias Jokowi menjadi kepala negara. "Kalau melihat catatan belakang Mayjen Mohamad Hasan, beliau cukup berpengalaman," ujar peneliti Indonesia Politics Research and Consulting (IPRC) itu.
Dia juga menganggap Hasan tak memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas. Berbeda dengan Dudung Abdurachman yang terkesan galak terhadap ormas ketika menjabat Pangdam Jaya. Dudung pernah menyerukan agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pada 2020.
Selain itu, Hasan yang berasal dari Sumatera Barat juga dianggap mempunyai kedekatan khusus terhadap persoalan agama. "Beliau juga cukup dekat dengan beberapa ulama. Jadi, saya menangkapnya tidak sampai ke arah sana (mengikuti jejak Dudung)," ucap Idil.
"Sejauh ini masih normatif, kalau dilihat galak seperti Pak Dudung dan segala macam, itu dalam konteks untuk menjaga keamanan area Jakarta," lanjut dia merespons sosok Pangdam Jaya yang baru.