Jakarta, law-justice.co - Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani mengkritik keras pernyataan Ketum Barikade 98—salah satu organ relawan Jokowi— yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Benny meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk tempur dengan mereka yang antipemerintah.
"Pernyataan Benny Rhamdani ini provokatif dan penuh kebencian. Yang menempatkan saudara sebangsa secara vis a vis atau berhadap-hadapan sebagai aku dan mereka pada relasi yang penuh kebencian dan permusuhan," kata Kamhar saat dihubungi kumparan melalui pesan singkat, Senin (28/11).
Selain itu, Kamhar menilai pernyataan Benny berbahaya dan ingin menyesatkan Presiden Jokowi untuk menjadikan hukum sebagai alat gebuk bagi oposisi. Atau pihak-pihak yang berbeda pandangan.
"Praktik seperti ini hanya terjadi pada negara kekuasaan (machtstaat). Ini kontra demokrasi, bertentangan dengan amanah reformasi dan konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat)," imbuhnya.
Momen percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dan Presiden Jokowi viral di medsos. Benny meminta Jokowi menindak pihak yang disebutnya sebagai lawan.
Benny gerah pada pihak yang kerap menyerang pribadi Jokowi sehingga menurutnya perlu ada pembalasan.
Percakapan tersebut terjadi saat Jokowi bertemu dengan para ketum organisasi relawan sebelum acara Nusantara Bersatu dimulai di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11). Jokowi tampak lebih banyak menyimak usulan yang diutarakan Benny.
"Kita ini pemenang Pak, Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny kepada Jokowi, dalam video yang beredar.