Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengklaim bahwa radikalisme akan meningkat menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Moeldoko mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai tingkat radikalisme pada saat pandemi. Menurutnya, angka itu akan meningkat di tahun politik.
"Survei BNPT pada tahun 2020 potensi radikalisme 14 persen. Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada kecenderungan meningkat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11).
Moeldoko mengatakan peningkatan radikalisme dipicu dinamika politik. Begitu pula dengan politik identitas yang kemungkinan muncul jelang pemilu.
Meski demikian, Moeldoko tak menjawab saat ditanya apakah pemerintah melihat ada kelompok atau kandidat presiden yang akan memainkan isu tersebut. Dia hanya berkata kesadaran publik mengenai ancaman radikalisme perlu ditingkatkan.
"Ini sebenarnya sebuah situasi yang diperlukan untuk membangun awareness tentang radikalisme. Jadi, ini perlu kita announce agar kita semua memiliki awareness," ujarnya.
Moeldoko membantah jika pemerintah sengaja melabeli sejumlah kelompok dengan cap radikalisme. Dia menyatakan pemerintah punya standar yang jelas untuk menyatakan sebuah kelompok radikal.
"Seseorang dinyatakan masuk kelompok ini dan itu pasti ada standarnya, enggak mungkin asal-asalan," ucap Moeldoko.