Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mesti menjadi perhatian semua pihak.
Adapun SBY mengatakan telah menerima informasi adanya upaya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Pernyataan Pak SBY bahwa ada peluang pemilu (berlangsung) tidak jujur bagus sekali. Membuat kita semua waspada,” tutur Mardani dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).
Ia mengeklaim masih menemukan adanya kecurangan-kecurangan di lapangan. Namun, Mardani tak menyampaikan secara rinci apa indikasi kecurangan pemilu yang diterimanya.
Di sisi lain, ia khawatir upaya penyelenggaraan kontestasi elektoral mendatang berjalan penuh kecurangan karena sampai saat ini masih ada pihak yang mendorong agar Presiden Joko Widodo kembali mengikuti kontestasi elektoral.
“Apalagi kalau ada isu-isu (presiden) tiga periode kah, ada isu wapres kah, macam-macam,” sebut dia.
“Justru semua harus waspada kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jujur dan adil,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya. Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat, Kamis, 15 September.
Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.
Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.
Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.
"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.