Jakarta, law-justice.co - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai bahwa skema ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dianggap gagal total jika pemerintah menaikkan harga BBM di tengah sulitnya perekonomian rakyat.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut harga BBM segera disesuaikan.
Bahkan, menurut dia, jika harga BBM benar-benar dinaikkan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi wong cilik hanya kamuflase belaka.
"Pemerintah tidak hadir di tengah penderitaan rakyat, pemerintah lebih mementingkan kepentingan sesaat daripada kepentingan masyarakat luas," katanya seperti melansir rmol.id.
Menurut Saiful, dengan naiknya harga BBM, maka angka inflasi semakin menunjukkan kenaikan. Sehingga, harga makanan pokok akan semakin naik dan tentunya masyarakat akan terkena dampak yang signifikan, utamanya masyarakat menengah ke bawah.
"Kenaikan harga BBM akan berpengaruh ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, apalagi hal tersebut terjadi di penghujung pemerintahan Jokowi, tentu hal tersebut akan menjadi legasi yang buruk yang akan selalu dikenang oleh masyarakat," pungkas Saiful.