Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan pihaknya belum akan menerapkan syarat pembelian elpiji bersubsidi kepada masyarakat melalui platform MyPertamina.
"Kami masih dalam pengembangan sistem, jadi belum akan kami lakukan registrasi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Irto meminta masyarakat agar tidak khawatir mengenai isu pembelian elpiji bersubsidi menggunakan MyPertamina dalam waktu dekat, karena sejauh ini pengaturan belanja bahan bakar melalui platform digital MyPertamina hanya dikhususkan untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang dijual di SPBU.
Mulai 1 Juli 2022 Pertamina akan membuka pendaftaran bagi konsumen yang hendak membeli BBM bersubsidi dengan platform MyPertamina di 11 kabupaten dan kota, antara lain Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat; Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis di Jawa Barat; Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan; Kota Jogja di Yogyakarta; dan Kota Manado di Sulawesi Utara.
Syarat pembelian BBM bersubsidi melalui MyPertamina bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan diharapkan dapat menekan kuota agar tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.
Pada 2022 prognosa realisasi Pertalite mencapai sekitar 28 juta kiloliter, sedangkan tahun ini kuotanya 23,05 juta kiloliter dan hingga Mei 2022 realisasi penyaluran Pertalite telah melebihi kuota sebesar 23 persen.
Adapun prognosa Solar bersubsidi mencapai 17,2 juta kiloliter pada 2022, sedangkan tahun ini kuota yang diberikan 14,91 juta kiloliter. Hingga Mei 2002, realisasi subsidi telah melebihi kuota sebesar 11 persen.
Pertamina menyatakan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas dengan komposisi hampir 60 persen terkaya menikmati hampir dari 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi.
Sedangkan masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen terbawah hanya menikmati sekitar 20 persen dari BBM bersubsidi tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan rencana tentang subsidi tabung gas LPG 3 kilogram dialihkan ke kompor listrik harus dikaji secara mendalam sebelum akhirnya ditetapkan oleh pemerintah.
Sebab, kata Yunandar, tidak semua warga penerima subsidi tabung gas LPG 3 kilogram mampu untuk beralih atau menggunakan kompor listrik.
"Menurut saya, program ini tidak bisa serta merta (diterapkan) begitu saja. Harus betul-betul dikaji secara mendalam. Jadi bisa menggunakan sistem kluster, kluster mana yang bisa disubtitusi dan kluster mana yang tidak. Tidak serta merta semua disubtitusi dari kompor gas ke listrik," kata R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, di Bandung, Selasa.
Sebagai contohnya, kata Yunandar, warga yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro seperti tukang nasi goreng, mie tek-tek atau tukang bakso yang menggunakan gerobok tidak bisa menggunakan kompor listrik.
"Jangan sampai kita mematikan pelaku usaha kecil dengan adanya kebijakan tersebut. Misalnya, tukang mie tek-tek keliling bawa kompor listrik, itu listriknya dari mana, tukang gorengan, tukang bakso juga. Mereka usaha mikro, kecil, yang tidak bisa bersaing kalau biaya produksi mereka naik akibat harus pakai kompor listrik," kata dia.
Hal tersebut, kata Yunandar, harus dipahami oleh pemerintah sehingga ke depannya tidak menjadi beban masyarakat.
"Padahal seharusnya ada riset terlebih dahulu, misalnya kajian bagaimana untuk kelompok tertentu, apakah sudah tepat atau belum," kata dia.
Selain itu, harus ada alternatif lain, yang juga sama efisiennya jika dibandingkan dengan penggunaan tabung gas LPG bersubsidi.
"Contohnya apa, misalnya kalau di negara maju sudah mulai menggunakan bio mas yang berasal dari tumbuhan. dan ini jauh lebih murah. dan sebenarnya, kalau mau alternatif itu banyak. Tidak harus dari listrik karena kebutuhan memasak tidak semuanya menggunakan listrik," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan apakah rencana pemindahan subsidi tabung gas LPG 3 kilogram dialihkan ke kompor listrik tersebut nantinya akan meringankan untuk masyarakat.
Karena, lanjut Yunandar, ada rencana pemerintah akan menaikkan tarif listrik dalam waktu dekat ini.***