Jakarta, law-justice.co - Kadin Indonesia telah selesai mengesahkan rancangan penyempurnaan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) baru. AD/ART Kadin baru saja disesuaikan setelah 12 tahun lamanya tak mengalami perubahan.
Penyesuaian ini juga dilakukan untuk menguatkan pandangan pengusaha yang bernaung di Kadin dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.
Menurut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, AD/ART harus disesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi informasi dan ekonomi juga keadaan yang dihadapi Indonesia saat ini. Terlebih, adanya tantangan seperti konflik geopolitik Ukraina-Rusia, krisis pangan, dan naiknya inflasi yang dapat memicu timbulnya krisis politik dan krisis sosial.
"Penyempurnaan AD/ART ini akan mengokohkan posisi Kadin Indonesia sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia yang lahir dari Undang-undang," ujar Arsjad dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).
Arsjad juga menambahkan, sempurnanya AD/ART juga memberikan fungsi keseimbangan peran dan tanggung jawab antar komponen lembaga yang ada dalam organisasi Kadin yang satu, inklusif, dan kolaboratif.
Penyempurnaan AD/ART juga mengurangi kemungkinan perbedaan pendapat multitafsir yang akan menjadi faktor negatif bagi dinamika organisasi. Khususnya soal Pemilu 2024 merupakan salah satu faktor diperlukannya AD/ART yang kuat dan sempurna. Hal ini dikarenakan salah satu pembahasan AD/ART adalah mengenai rencana dan pandangan Kadin Indonesia ke depannya.
"Untuk menghadapi Pemilu 2024, kami mengusung slogan `Bertanding untuk Bersanding` yang didasari oleh nilai gotong royong, untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang baik dan berkelanjutan," ungkap Arsjad.
Arsjad mengatakan pengusaha ingin hasil Pemilu 2024 dapat membuat investasi lebih mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ujungnya, dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan ketetapan AD/ART Kadin Indonesia memberikan kepastian kepada pemerintah bila Kadin Indonesia di bawah pimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid merupakan satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia.
"Ini juga memberikan kepastian hukum, di mana akan memunculkan kepercayaan rakyat. Diharapkan Kadin kuat secara legitimasi hukum dan sosial, baik dari internal maupun masyarakat umum. Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi KADIN dengan memberikan surat edaran dan sosialisasi kepada pemerintah-pemerintah daerah, asosiasi dan masyarakat luas jika KADIN Indonesia hanya ada satu," kata Tito.