Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak berani memecat Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatannya sebagai Menko Maritim dan Investasi. Dengan begitu, posisi Luhut dipasitkan aman hingga tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Menurutnya, posisi Jokowi akan lemah jika memecat Luhut.
"Tidak mungkin Jokowi pecat Luhut. Karena Luhut bisa saja bagian dari proxy war. Bisa saja pihak ketiga yang memang memainkan soal penundaan pemilu. Luhut itu juga salah satu pilar Jokowi. Kalau dipecat ya ribut, lalu Jokowi juga bisa lemah," katanya, Kamis (21/4).
Jokowi pun dipastikan sudah memperhitungkan untuk legacy nama baiknya. Bahkan, Jokowi dianggap sedang menjaga keseimbangan. Karena membutuhkan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga butuh Luhut.
"Dari dulu sudah banyak alasan dan argumen dari tokoh maupun masyarakat agar Luhut dipecat. Tapi faktanya Jokowi kasih jabatan baru. Kalau enggak salah Ketua Dewan Nasional Sumber Daya Air. Artinya memang Jokowi tak akan memecat Luhut, hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi di Oktober 2024 nanti," jelas Ujang.
Bahkan, meskipun Megawati yang juga representasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini ngotot pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 karena seolah-olah big data Luhut tidak benar, hal itu hanya akan dianggap angin lalu oleh Jokowi.
"Bukti dari BRIN itu hanya akan jadi angin lalu saja," pungkas Ujang.