Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak tolak dengan tegas soal wacana Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.
Kata dia, PDIP telah tegas menyatakan penolakan atas wacana itu.
"Jokowi harus menegaskan lagi taat konsitusi dan ikut PDIP tolak pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Jokowi jangan ikut Luhut yang ajarkan ajaran sesat," ujar Muslim seperti melansir rmol.id.
Menurutnya, menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diajarkan Luhut dianggap berbahaya karena melanggar konstitusi dan menjerumuskan Jokowi.
"Kelihatannya Luhut mau cari selamat atas kasus-kasusnya seperti Pandora Papers, Bisnis PCR dsb. Jika luhut sukses pengaruhi tunda pemilu dan perpanjang jabatan Jokowi, Luhut bisa terselamatkan juga," kata Muslim.
Dengan demikian, Jokowi disarankan untuk taat dan mengikuti anjuran Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP yang taat konstitusi.
Jokowi jangan jadi pembangkang Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dan setia menjadikannya presiden 2 periode sesuai konsitusi.
“Jokowi harus bersyukur dan terima kasih kepada Mbak Mega dan PDIP. Jangan Khianati Megawati dan PDIP karena rayuan dan godaan Luhut," pungkas Muslim.