Jakarta, law-justice.co - Polemik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah disebut semakin memanas lantaran dikaitkan dengan politik.
Kubu yang berseberangan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo ramai-ramai melancarkan serangan di media sosial.
Ganjar dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggungjawab dalam konflik Wadas.
Konflik bermula saat pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hendak membangun proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Bendungan Bener mencakup beberapa desa di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Dua desa masuk wilayah Purworejo dan 3 desa masuk wilayah Wonosobo.
Lahan untuk bendungan itu sudah dibebaskan dan tidak ada masalah.
Penduduk yang terkena proyek pembebasan lahan sudah pindah ke desa-desa sekitar. Jumlahnya tidak sampai 1.000 kepala keluarga (KK).
Seperti melansir pojoksatu.id, ganti rugi terbanyak justru untuk pohon sengon milik warga.
Kawasan itu penuh dengan sengon rakyat. Sengon telah menjadi investasi rakyat yang hasilnya melebihi tanam singkong atau jahe.
Pembangunan waduk pun sudah bisa dimulai. Harus diakui, pemerintahan Presiden Jokowi sangat giat membangun waduk seperti ini. Besar dan kecil. Di mana-mana. Segiat membangun jalan tol.
Waduk Bener ini akan mengalirkan air ke arah selatan. Untuk menyuburkan pertanian di Purworejo Selatan: 15.000 hektare. Yang kalau musim kering sangat tandus. Masih ditambah persoalan yang lebih berat: air laut selatan mulai intrusi jauh ke utara di musim seperti itu.
Air waduk nanti bisa mengatasi kekeringan itu. Sekaligus menahan intrusi air laut. Termasuk mengairi persawahan di kawasan Kulonprogo tidak jauh dari bandara baru Yogyakarta.
Sampai di sini baik-baik saja. Semua berjalan lancar.
Maka pekerjaan bendungan harus dimulai. Kontraktornya pun sudah ada. Yakni BUMN yang ahli di bidang tata air, PT Brantas Adipraya. Tidak ada masalah.
Proyek ini memerlukan banyak batu. Sebab bendungan itu sangat besar, panjangnya 543 meter, tinggi bendungan 159 meter.
Bendungan itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Bendungan Jatiluhur saja tingginya hanya 96 meter.
Salah satu pusat batu yang dicadangkan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener adalah batu di Desa Wadas.
Desa Wadas memiliki bukit batu andesit, yang punya nilai ekonomi cukup tinggi.
Tiba-tiba bukit batu Desa Wadas berubah menjadi bukit emas abu-abu. Daya pikatnya membuat mata hijau. Izin-izin galian tambang pun dikeluarkan.
“Yang dapat izin adalah mereka yang mampu mencari izin. Tentu tidak ada orang di desa itu yang bisa mengurus izin. Bahkan mungkin mereka memang tidak mau: mereka sangat menghormati gunung batu itu. Mereka menjaganya. Mereka melindunginya,” kata mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul ‘Doa Wadas’ di laman www.disway.id pada Sabtu (12/2).
Ada hutan kecil di atas bukit itu. Hutan itu dijaga dengan takzim. Mereka percaya: hutan itu, bukit batu itu, alam di situ, adalah sumber mata air desa. Mata air kehidupan.
“Terjadilah konflik antara penduduk dan pemilik izin. Antara kekuatan doa dan kekuatan uang. Untuk berdoa pun lantas juga perlu uang,” kata Dahlan Iskan.
Dikaitkan Pilpres 2024
Konflik Wadas semakin panas karena disusupi isu politik. Konflik tersebut dikaitkan dengan proyek pertambangan batu andesit.
Akun Twitter Orang Dalam Istana membongkar dugaan keterlibatan Ganjar dalam proyek tambang andesit.
“Tapi pangkal balanya adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini terbitin izin dan IPL tambang andesit yang mencakup Desa Wadas. Gak ada kaitannya sama Bupati Purworejo. Kalau ada yang sasar ke sana, yaitu emang dimainkan sama buzzer buat nyelamatin muka Ganjar,” kata @DalamIstana, Jumat (11/2).
“Omong kosong soal tambang itu buat bangun Bendungan Bener, buat rakyat. Gue gak percaya. Soalnya, kebutuhan bendungan cuma 8 juta kubik, tapi tambang andesit itu diduga punya potensi 18,98 milyar meter kubik, yang sudah terukur saja sampai 262,7 juta meter kubik,” sambungnya.
Menurutnya, nilai ekonomi tambang bukit batu andesit di Desa Wadas mencapai ribuan triliun.
“Emang elu pikir mafia tambang itu malaikat. Dikasih 8 juta kubik buat ditambang, terus kelar langsung cabut? Ya, kagaklah. Habis 8 juta ini, mafia tambang ini pasti minta lagi, minta lagi, sampai habis itu isi perut tambang andesit itu,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah tambang andesit habis, kawasan itu akan direklamasi untuk dijadikan sebagai kawasan wisata baru.
Ia menyebut perlawanan rakyat Desa Wadas bukan semata-mata menolak lahan mereka dikuasai, tetap bagaimana melawan mafia tambang dan mafia pariwisata.
“Kalau begitu, kenapa di kasih itu buka tambang? Gue pikir karena mafia tambang dan mafia pariwisata ini bakal jadi cukongnya Ganjar buat 2024 nanti. Makin banyak dikasih, makin gendut pundi-pundi buat ngebayarin Ganjar Pranowo maju 2024,” katanya.
“Lu tahu dong kalau Ganjar ini salah satu orang yg diplot buat jadi suksesor Pak Lurah. Makanya gue bilang, insiden wadas itu sebenarnya permainan mafia sama orang yang kebelelet mau jadi pemimpin nasional,” tandasnya.
Insiden Wadas Tanggung Jawab Ganjar, Bukan Jokowi
Politisi PDIP Junimart Girsang menyatakan insiden Wadas murni tanggung jawab Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebut penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Wadas tidak perlu menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mosok untuk hal demikian ini ada yang minta Presiden bertanggung jawab,” kata Junimart.
Ia berharap semua pihak memahami dasar masalah kekisruhan yang terjadi di Desa Wadas.
Junimart meminta tak ada yang langsung membuat konklusi atau menjustifikasi kesalahan kepada pihak-pihak tertentu.