Jakarta, law-justice.co - Kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi menjadi perhatian utama Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Oleh karena itu, dengan tegas dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meminta maaf atas kematian yang diakibatkan oleh perang narkoba.
Data pemerintah menunjukkan, terdapat lebih dari 6.200 tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang tewas selama perang anti-narkoba yang dijalankan Duterte sejak ia menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021.
"Saya tidak pernah, tidak akan pernah meminta maaf atas kematian tersebut. Bunuh saya, penjarakan saya, tapi saya tidak akan pernah meminta maaf," tegasnya dalam pidato nasional mingguan pada Selasa (4/1).
Dalam pidatonya, seperti dimuat Reuters, Duterte bersumpah untuk melindungi penegak hukum yang melakukan tugas mereka.
Ketika beberapa kelompok hak asasi manusia menyebut hukum akan mengeksekusi para tersangka narkoba, polisi menyebut mereka yang terbunuh menolak untuk ditangkap.
Pada September, hakim di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan formal terhadap perang anti-narkoba yang dilakukan Duterte.
Tetapi ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan Filipina, yang mengutip penyelidikannya sendiri.
Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan ICC Filipina pada Maret 2018, sebulan setelah jaksa mengatakan pemeriksaan pendahuluan atas perang anti-narkoba sedang berlangsung.