Jakarta, law-justice.co - Tiga mayat ditemukan di sebuah gedung yang terbakar di ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara. Penemuan mayat ini merupakan kematian pertama yang dilaporkan setelah kerusuhan berhari-hari.
Dilansir dari The Guardian, Sabtu (27/11/2021), mayat-mayat hangus itu ditemukan di sebuah toko di distrik Chinatown, Honiara.
Seorang penjaga keamanan, Eddie Soa, mengatakan mayat-mayat itu ditemukan pada Jumat malam di toko bernama OK Mart. "Tiga di antaranya berada di ruangan yang sama dengan kotak uang dan uang di lantai, ”katanya.
Banyak bangunan di distrik Chinatown telah dibakar. Menurut Soa, kondisi mayat-mayat itu terbakar sangat parah.
“Kami tidak tahu apakah mereka orang China atau penduduk lokal," ujarnya.
Sementara itu, aparat kepolisian mengatakan tim forensik telah meluncurkan penyelidikan dan masih di tempat kejadian. Namun, penyebab kematian ketiga mayat tidak jelas.
Jalanan ibu kota tetap relatif sepi pada Sabtu pagi ketika penduduk setempat mulai menilai kerusakan yang ditinggalkan oleh kerusuhan berhari-hari.
Pemerintah setempat memberlakukan jam malam demi keselamatan warga sekitar. Peraturan itu diberlakukan setelah ibu kota bergolak, di mana rumah perdana menteri diserang dan bangunan-bangunan kota menjadi reruntuhan yang membara.
Penjaga perdamaian Australia, yang tiba di negara itu pada Kamis (25/11) malam, juga bergabung dengan polisi di sepanjang jalan untuk memulihkan ketertiban dan melindungi infrastruktur penting.
Di China Town sebagian besar bangunan dibakar kecuali beberapa bangunan yang dijaga oleh petugas keamanan setempat.
Situasi di Honiara hari ini tenang ketika pasukan Pertahanan Australia dan penjaga perdamaian Polisi Federal tiba untuk menertibkan massa. Situasi di Honiara kembali normal pada jam 5 sore kemarin.
Aksi kekerasan ini terjadi akibat frustrasi masyarakat terhadap Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan melonjaknya angka pengangguran. Kondisi ini diperparah dengan masa pandemi yang belum berakhir.
Para ahli mengatakan krisis juga telah dipicu oleh permusuhan lama antara penduduk pulau terpadat Malaita dan pemerintah pusat yang berbasis di pulau Guadalcanal.
Negara kepulauan berpenduduk sekitar 700.000 orang itu selama beberapa dekade mengalami ketegangan etnis dan politik.
Penduduk malaita telah lama mengeluh bahwa pulau mereka diabaikan oleh pemerintah pusat, dan perpecahan meningkat ketika Sogavare mengakui Beijing pada 2019.