Diduga Gegara Konflik China Vs Taiwan, Solomon jadi Bergejolak

Jakarta, law-justice.co - Kondisi Solomon saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Memasuki hari ketiga demo besar-besaran masih terjadi, di mana pengunjuk rasa makin beringas dan melakukan pembakaran di sejumlah titik.

Pada Jumat, (26/11/2021), massa bahkan mencoba menyerbu kediaman pribadi Perdana Menteri (PM) Manasseh Sogavare untuk memintanya mundur. Selain penyerbuan ke kediaman PM, pendemo juga mulai membakar gedung dan menjarah toko di ibu kota Honiara.

Ribuan orang dilaporkan mengacungkan kapal dan pisau, mengamuk di kota Chinatown, Point Cruz dan kawasan bisnis. Akibat hal ini, PM Sogavare disebut meminta bantuan tentara asing untuk mengamankan negerinya, termasuk tentara Australia dan Papua Nugin.

Massa aksi sendiri terus menyerukan agar Sogavare mundur dari jabatannya. Sogavare sendiri mengumumkan lockdown selama 36 jam.

 

Lalu apa yang terjadi?

Kerusuhan sebenarnya buntut dari permasalahan di 2019. Kala itu, pemerintahan Sogavare memutuskan untuk mendukung China yang dipimpin Presiden Xi Jinping dan tidak mengakui Taiwan.

Padahal Solomon sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Taipe dibanding Beijing. Bahkan hingga 36 tahun berdirinya negara itu.

ABC melaporkan hubungan diplomatik formal dibuat September dua tahun lalu. China kala itu menjanjikan bantuan keuangan senilai US$ 500 juta ke kepulauan itu, salah satu negara termiskin di Pasifik.

Hal ini membuat Taiwan bertindak. Hubungan diplomatik dengan Solomon kemudian diakhiri.

"Kami dengan tulus menyesali dan mengutuk keras keputusan pemerintah [Kepulauan Solomon] untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China," kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen saat itu.

Salah satu provinsi Malaita tetap memilih Taiwan dibanding China. Perdana menteri di provinsi itu, Daniel Suidani terang-terangan menentang keputusan pusat beralih ke China.

Dalam keterangannya, peneliti geopolitik Pasifik Selatan, Ed Cavanough mengatakan ada bukti bahwa Taiwan memang dekat dengan provinsi itu. Salah satunya saat Taiwan memberikan bantuan Covid-19, seperti alat pelindung diri dan bantuan makanan kepada Malaita.

Sang PM Suidani juga sempat melakukan perjalanan medis ke Taiwan di Mei 2021 untuk perawatan medis. Namun ini kemudian tak diakui PM pusat Sogavare dan dinyatakan perjalanan tak sah.

Krisis yang makin meruncing ini membuat ketegangan terus berlanjut. Alhasil kerusuhan pecah pekan ini.

Sebetulnya kritikan pada perubahan hubungan yang condong ke China ini juga disuarakan sejumlah politisi senior negeri itu. Mereka pada Agustus 2019, membuat surat terbuka mengutuk perubahan.

Kami percaya bahwa kepentingan jangka panjang negara kami- dalam hal aspirasi pembangunan kami, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, martabat manusia, dan saling menghormati- terletak pada Taiwan, bukan China," bunyi surat itu.

Surat itu juga memperingatkan bahwa membangun hubungan dengan Beijing dapat membuat hak atas tanah, aturan hukum dan warisan budaya di Kepulauan Solomon "dikompromikan".

"Kami menyadari pelajaran penting dari banyak negara - termasuk di kawasan kami - yang terkunci dalam perangkap utang yang serius akibat menyerah pada iming-iming China," tulis surat itu lagi dikutip dari media yang sama.

China sendiri belum memberi komentar pada kerusuhan ini. Begitu pula Taiwan.