law-justice.co - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memaksimalkan potensi Burung khas Indonesia dari hasil penangkaran untuk dilakukan ekspor.
Pasalnya, ekspor burung tersebut dapat menjadi potensi Indonesia untuk bisa menggenjot sektor perekonomian kerakyatan dengan membina para komunitas pecinta burung.
“Saya ini mendapat banyak curhat dari para pecinta burung yang sangat sulit untuk tembus ekspor burung khas Indonesia yang memang hasil penangkaran apalagi yang tidak masuk kategori appendix, mereka ini penggerak ekonomi kerakyatan yang nyata sampai di desa-desa. Kesulitan yang dirasakan adalah ketika mau melakukan ekspor termasuk perpindahan antardaerah,” ungkap Anggota DPR RI asal Kalbar.
Daniel Johan menyampaikan bahwa perputaran ekonomi dari usaha ekonomi kerakyatan ini sekitar 7 triliun rupiah per tahun. Perputaran ekonomi dari usaha para pecinta burung ini mulai dari penangkaran, pengrajin kandang, pakan ternak, hingga juri.
“Kita minta dari KSDAE agar tidak mempersulit tetapi memberi kemudahan bagi para pelaku pecinta burung kicau ini,” tegas Daniel kepada Dirjen KSDAE dalam Rapat Dengar Pendapat DPR, Senin (22/11/2021).
Indonesia ungkap Daniel sebenarnya pusat dari satwa khususnya jenis burung tetapi justru Thailand yang menjadi pusatnya dunia, sehingga yang diperdagangkan di Thailand justeru burung-burung ilegal dari Indonesia bahkan ada burung cendrawasih disana.
“Kita ini aneh, ketika mau eksport dipersulit tetapi saat impor malah dipermudah. Justru yang menguntungkan Indonesia dipersulit, yang merugikan malah dipermudah,” tegas Daniel.
Daniel meminta kepada pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi burung khas indonesia karena ini merupakan kekuatan nyata ekonomi kerakyatan hingga ke desa-desa.