law-justice.co - Wacana reshuffle kabinet Presiden Jowo Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Dia kapan saja dapat melakukan reshuffle karena hal itu adalah hak prerogatif seorang presiden.
Reshuffle kabinet lazimnya dilakukan bila ada kinerja menteri atau wakil menteri yang dinilai buruk atau berulang membuat gaduh atau berhalangan tetap. Bisa juga karena koordinasi antar menteri dinilai sudah tidak dapat ditingkatkan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Jokowi seharusnya sudah me-reshuffle kabinetnya. Pasalnya, kinerja beberapa menterinya terbilang rendah dan beberapa yang lainnya kerap membuat gaduh.
Selain itu, era Jokowi juga paling banyak mengisi pos wakil menteri. Para wakil menteri ini terlihat tidak ada yang menonjol sehingga tidak memberi kontribusi peningkatan kinerja kementerian dimana ia ditugaskan.
"Karena itu, semua wakil menteri sebaiknya ditiadakan. Tugas dan fungsi wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen di setiap kementerian sehingga dapat menghemat APBN," kata Jamil kepada Law-Justice, Kamis (4/11/2021).
Menteri dan wakil menteri yang tidak begitu menonjol karena kurangnya kapabilitas tentu malah berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Jokowi. Jika terus dibiarkan akan berimbas kepada makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi sendiri.
Secara bertahap jika kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap kabinet Jokowi juga akan turun. Tanpa dukungan masyarakat, kata Jamil, kabinet Jokowi dengan sendirinya akan sulit merealisasikan program-program kerjanya. Hal ini akan berimplikasi pada tidak terwujudnya janji-janji politik Jokowi.
"Melihat realitas saat ini, kabinet Jokowi memang selayaknya di-reshuffle. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali me-reshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri?," ujarnya.
Keraguan itu, Jamil melanjutkan, karena Jokowi didukung koalisi gemuk. Setiap partai politik pendukung tentu tidak menghendaki menteri dan wakil menterinya di-reshuffle.
Mereka akan dengan mudah menarik dukungan yang dapat menggoyahkan kabinet Jokowi. Keadaan kabinet yang tidak kokoh tidak mungkin dikehendaki Jokowi.
"Bahkan Jokowi tidak akan berani me-reshuffle menteri dari PDIP meskipun kinerjanya dibawah standar. Sebab Jokowi hanya petugas partai," kata Jamil.