Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan mengambil dana dari APBN untuk membiayai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu pun menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Eks sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika ulah yang dilakukan Jokowi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengecewakan China.
Konsorsium China menjadi pemegang saham senilai 40 persen dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu, 60 persen lainnya dimiliki oleh konsorsium Indonesia.
China menjadi pemenang setelah menawarkan proposal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan harga di bawah Jepang.
Namun, rendahnya harga tersebut diberikan China untuk mendapatkan tender yang dilakukan Indonesia.
Setelah berjalannya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, China kemudian meanikkan harga dari USD 6,2 miliar menjadi USD 8,6 miliar.
Menurut Said, China berpikir Indonesia tidak bisa membiayai pembengkakan anggaran tersebut.
"China naikkan biaya kereta api cepat dari sktr $ 6,2 milyar menjadi sktr $ 8,6 milyar. Disangkanya Indonesia tdk mampu biayai," ujar Said dalam cuitan Twitternya yang dikutip, Jumat (15/10/2021).
Said menyebut jika China kecewa karena tindakan yang dilakukan Jokowi untuk membiayai kenaikan harga yang ditawarkan China.
"Mereka mungkin blm tahu bhw Presiden kita Jenius dg cara membiayai kenaikan tsb dari APBN. China akhirnya kecewa," ujar Said.