Jakarta, law-justice.co - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan bahwa Pemprov DKI menghentikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan mengikuti pemerintah pusat yang juga menstop memberikan bantuan tersebut.
"Kalau BST Covid, kementerian pusat sudah tidak ada, jadi kita ikut pemerintah pusat," ujar Premi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Premi menjelaskan, dalam penyaluran BST bagi masyarakat di Ibu Kota, pihaknya memberikan bantuan kepada mereka yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Itu kan satu program, satu Kemensos satu APBD, kalau Kemensosnya enggak ada, berarti DKI-nya juga enggak ada," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, telah menghentikan bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 mulai September 2021 ini.
Risma menjelaskan, sejak awal pihaknya hanya merencanakan program BST selama empat bulan, yakni Januari-April 2021 untuk membantu masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Program BST itu pun lalu dilanjutkan selama dua bulan yaitu Mei-Juni sebab ada PPKM darurat dan gerak masyarakat masih terbatas.
"Tidak [penyaluran BST tidak dilanjutkan], hanya dua bulan [diperpanjang] karena ada PPKM darurat Mei-Juni," kata Risma saat ditemui wartawan di Kantor DPR RI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).