Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tanur berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono untuk mengedepankan kejujuran dalam menentukan program.
Edward memahami ditengah kondisi keterbatasan saat ini pihak pemerintah dengan DPR harus melakukan banyak kompromi untuk kebaikan bersama sehingga tidak ada dusta antara KKP dan DPR.
"Saya memahami dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya beban pekerjaan kita harus kompromi dan jangan ada dusta diantara kita. jadi kalau ada masukan dari Komisi IV coba diskusikan dulu demi kebaikan bersama," kata Edward dalam Raker Komisi IV DPR RI bersama Menteri KKP, Kamis (23/09/2021).
Politisi PKB tersebut menuturkan dalam pelaksanaan program KKP harus dipikirkan secara matang dan perlu belajar dari kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya.
Kedepan ini, tutur Edward pelaksanaan program KKP harus berpikir cepat dan tepat jangan sampai anggaran yang sudah ada diutak atik kemudian beralih program dan diperlukan konsistensi supaya sektor kelautan di Indonesia kembali berjaya.
"Tolong diperhatikan daerah terpencil, terluar dan tertinggal ini fasilitasnya sangat minim kalau bisa seperti pengadaan eksevator 2022 tolong diberi ke daerah terpencil," tuturnya.
Anggota Legislatif daerah pemilihan NTT II itu juga menekankan kalau daerah perbatasan terutama NTT perlu mendapat perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara asing yakni Timor Leste.
Untuk itu, ia menegaskan jangan sampai negara Indonesia yang sudah 76 Tahun merdeka kalah dengan negara yang baru merdeka seumur jagung.
"Ini perlu ada perhatian khusus, Indonesia memiliki potensi alam yang begitu kaya tapi kalau sdmnya tidak siap ya sama saja, maka SDM perlu disiapkan secara baik," tegasnya.