law-justice.co - Pelapor Khusus PBB, Mary Lawlor mengingatkan Pemerintah Indonesia agar memberikan perawatan medis yang tepat kepada Victor Yeimo untuk menjaga dari kematian di penjara.
Lawlor mengatakan, terlepas dari permintaan berulang kali dari pengacaranya untuk tertunda-tunda pengadilan dengan alasan medis, Yeimo diadili di pengadilan Jayapura pada akhir Agustus atas tuduhan pengkhianatan dan terkait dengan interaksinya secara damai dalam protes anti rasisme dan nasib sendiri pada tahun 2019 .
“Saya pernah melihatnya sebelumnya, negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan dipenjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian,” kata Lawlor dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
“Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk memastikan nasib Yeimo. Selama berbulan-bulan, pihak Indonesia telah membatasi aksesnya ke perawatan medis, dan kesehatannya sekarang dan hidupnya bisa bahaya," sambungnya.
Yeimo telah memberikan informasi kepada media internasional tentang hak asasi manusia di Papua Barat dalam kapasitasnya sebagai juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Petisi Rakyat Papua (PRP).
Pada bulan Juni, Lawlor dan pakar PBB lainnya menyampaikan laporan mereka kepada Pemerintah Indonesia tentang tuduhan terhadap Yeimo dan tingkat perawatan yang dia terima.
"Kami menyatakan melaporkan atas laporan yang kami terima bahwa dia ditahan di sel isolasi, tanpa medis, di sel yang sempit, berventilasi buruk, dan dengan akses terbatas ke keluarga dan pengacaranya," kata Lawlor.
Hukum, kata Lawlor, mungkin mengatakan kondisi penjaranya atau perlakuan buruk, tidak manusiawi atau martabat mulia. Permulaannya dimulai bulan lalu, begitu cepat dia memberikan perawatan yang sangat sesuai dengan permintaan.
“Namun saya tidak percaya bahwa sekarang kita melihat konsekuensi dari perlakuannya di penjara,” kata Lawlor.
Yeimo baru-baru ini didiagnosis dengan kondisi yang membutuhkan pengobatan harian, pengawasan dan tempat tinggal yang berventilasi baik, yang jika dia tidak menerimanya, bisa berakibat fatal.
Lawlor mengatakan perlakuan terhadap Yeimo merupakan bagian dari pola pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, sebuah isu yang sebelumnya telah diangkat oleh para ahli PBB dengan pemerintah Indonesia.
Sejak konflik di dua provinsi pada Agustus dan September 2019, Lawlor telah menulis surat kepada Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa para pembela hak asasi manusia diperlakukan seperti kejahatan.