Jakarta, law-justice.co - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun melontarkan pernyataan yang mengebrak terkait penolakan terhadap presidential threshold (PT) 20 persen yang berlaku saat ini.
Dia bahkan mengajak sejumlah aktivis untuk merapatkan barisan untuk menyuarakan penolakan tersebut.
Mereka antara lain Rizal Ramli, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumay, dan Effendi Ghazali.
“Itu hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal atau demokrasi jual beli,” ujar Refly di kanal YouTube pribadinya yang diunggah Selasa(14/9).
Bahkan dia meminta pembatasan tersebut ditiadakan saja dan menjadi nol persen.
Refly kemudian membeber dasar argumentasinya. Menurut dia, Presidential Threshold 20 persen membuat demokrasi dikungkung oleh kekuatan uang.
Sistem tersebut membuat hanya oligarki dan elite politik yang memiliki kekuatan finansial saja yang bisa terus berkuasa.
Padahal menurutnya, tujuan dari pemilihan presiden secara langsung adalah ga banyak calon presiden yang muncul.