Jakarta, law-justice.co - Menkopolhukam Mahfud MD berencana memanfaatkan tanah hasil sitaan negara terkait perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai lokasi pembangunan lapas baru.
Banyaknya lapas di Indonesia yang kelebihan muatan atau overload dinilai tidak sehat bagi para warga binaan. Selain itu, sel yang kelebihan muatan dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang. "Dari mana ribuan hektare ini, saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu oke, nanti lembaga pemasyarakatan perlu berapa, di seluruh Indonesia," ujar Mahfud di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021).
Mahfud mengatakan, rencana tersebut tercetus saat dirinya dan Menkumham Yasonna Laoly berbincang soal kondisi lapas di Indonesia yang memprihatinkan. Berangkat dari situ, dia menyampaikan bahwa pemerintah bersedia menyediakan lahan serta dana untuk pembangunan lapas di sejumlah wilayah.
"Tadi saya dengan Pak Menkumham segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Saya katakan kalau orang membangun itu, kan, perlu uang dan perlu tanah. Saya katakan sudah saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektare nanti kita cari biayanya," ucap Mahfud.
Rencana pembangunan lapas dengan kapasitas dan kondisi yang mumpuni sudah terbersit sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 2004 silam. Saat itu, Mahfud mengungkapkan pertimbangan anggaran memang menjadi permasalahan utama rencana pembangunan lapas tersebut. "Kami berencana segera membangun lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Ini sejak tahun 2004 ini dicarakan terus antara pemerintah dengan DPR tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu," ungkap Mahfud.
Karenanya, ia memastikan rencana itu ke depan tak lagi hanya menjadi sebatas wacana semata. Mahfud berjanji pemerintah akan menyediakan anggaran beserta lahan yang memang dibutuhkan Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen PAS, untuk membangun lembaga pemasyarakatan yang lebih layak. "Tadi saya dengan Pak Menkumham segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Saya katakan kalau orang membangun itu, kan, perlu uang dan perlu tanah, saya katakan sudah saya yang cari tanahnya Anda perlu berapa ribu hektare nanti kita cari biayanya," pungkasnya.