Demokrat: Jokowi Buat Kebijakan Politik Tanpa Sains

Jakarta, law-justice.co - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan bahwa kebijakan politik yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa dasar sains.

Kebijakan yang dimaksud Rachland ialah seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) dan PPKMD.

Baca juga : Singgung Sebaran Dokter Tak Merata, Jokowi: 59 Persen di Pulau Jawa

"Politik Anggaran. Lama-lama, sulit menghindari kesimpulan, itulah faktor utamanya. Demi anggaran infrastruktur, Presiden menolak menggunakan UU Karantina 2018, malah menyiasati penanganan wabah dengan bikin bikin kebijakan politik tanpa dasar sains, seperti PPKM dan PPKMD," kata Rachland dalam sebuah cuitannya di Twitter, Sabtu (31/7/2021).

Namun, unggahan tersebut pun dikritik oleh sejumlah netizen di Twitter.

Baca juga : Soal Polemik Wacana Presidential Club yang Diinginkan Prabowo

"Pandemi gak tahu sampai kapan, life goes on with or without Covid. Politik anggaran subsidi BBM APBN selama 10 tahun juga adalah politik anggaran," timpal akun @Wahyu Kencono.

Seperti diketahui, pada Minggu (25/7/2021) lalu, pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus mendatang. PPKM itu disebut sebagai PPKM level 4.

Baca juga : Kritik Pembangunan Era Jokowi, Cak Imin: 10 Tahun Peberdayaan Kurang

Kebijakan tersebut diperpanjang setelah pada penerapan PPKM Darurat sebelumnya masih menunjukkan mobilitas masyarakat yang tak kunjung menurun.