Jakarta, law-justice.co - Eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak beretika. Hal itu dikarenakan, anak buah Presiden Joko Widodo itu membandingkan data pengangguran periode Februari 2021 (8,75 juta) dengan Agustus 2020 (9,77 juta orang) yang dinilai tidak tepat oleh Pigai.
"Bu Menkeu tidak punya etika. Pakai data year on year saja dong," katanya seperti dikutp dari akun Twitternya, Kamis (3/6/2021).
Dia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Yaitu, angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 (8,75 juta) lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2020 (6,93 juta orang). "Naik sebesar 1,82 juta orang," jelasnya.
Aktivis Kemanusiaan itu seperti kesal dengan cara Menkeu menyajikan data pengangguran. "Apalagi, data yang dirujuk Menteri Keuangan itu sudah lewat satu kuartal, sebelum kabar terbaru penutupan sejumlah perusahaan diumumkan dimana-diamana. Kita bukan bodoh Bu," katanya.
Menkeu SMI mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan. Hal itu didorong oleh naiknya penciptaan lapangan kerja baru.
Meski ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi, namun pemulihan ekonomi yang terjadi mampu memunculkan tren penciptaan lapangan kerja baru. Saat ini sudah ada 2,61 juta lapangan kerja baru.
SMI menerangkan, pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas dicapai karena pemerintah melakukan reformasi struktural. Mulai dari melakukan implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.