Jakarta, law-justice.co - Kemhan mengusulkan rencana pengadaan Alpalhankam dengan usulan anggaran Rp 1,7 kuadriliun. Dalam rencana itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut akan melibatkan perusahaan swasta, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mempertanyakan mengapa Kemhan harus sampai melibatkan perusahaan swasta.
"Saya juga bingung pelibatan PT TMI ini untuk apa? Mereka ini siapa? Karena kepentingannya kenapa?" kata Dave, Selasa (1/6/2021).
Ketua DPP Golkar ini heran, mengapa Kemhan tidak melibakan BUMN bidang pertahanan saja. "Kenapa tidak menggunakan BUMN yang ada atau pun juga yang sudah berjalan," lanjut Dave.
Dave berharap mendapatkan penjelasan langsung dari Kemhan terkait rencana ini.
Sebenarnya, pada Senin (31/5) kemarin, Komisi I DPR menggelar rapat untuk membahas alutsista dengan Kemhan. Namun, karena tidak dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto maka rapat tersebut harus ditunda dan rencananya dilanjutkan Rabu besok.
"Makanya kita minta paling enggak beri kesempatan pada Kemenhan beri penjelasan jawabannya seperti apa. Sehingga bisa diterima semuanya," ujarnya.
Seperti diketahui, rencana pengadaan alutsista ini tertuang dalam draf Perpres Alpalhankam. Seiring dengan itu, menyebar juga surat Prabowo yang menunjuk PT TMI dalam menangani proyek itu.