PBB Kecam Israel Bom Kantor Media di Gaza: Langgar Hukum Internasional

Jakarta, law-justice.co - Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengecam aksi Angkatan Bersenjata Israel yang mengebom bangunan kantor Al Jazeera dan Associated Press di Gaza, Palestina.

Menurutnya, apa yang dilakukan Israel terhadap bangunan tersebut tidak bisa diterima, apalagi tidak hanya Al Jazeera dan AP saja yang menyewa bangunan tersebut.

Baca juga : Gempa 6,5 M Terasa Hingga Jakarta, Asal Sumber Garut

"Sekjen PBB sangat terganggu atas kerusakan yang dibuat oleh Angkatan Bersenjata Israel terhadap bangunan yang menampung berbagai kantor berita di dalamnya," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti melansir tempo.co, 16 Mei 2021.

Tidak hanya itu, Antonio Guterres juga cemas akan terus bertambahnya jumlah korban jiwa akibat pertempuran Palestina dan Israel.

Baca juga : Sesat,Bandingkan Depresiasi Rupiah dengan Uang Thailand, Korea & Turki

Terutama, dia khawatir akan keselamatan warga sipil yang masih anak-anak mengingat serangan Israel ke Palestina telah menewaskan puluhan anak-anak.

Menurut data terakhir dari kantor berita Reuters, total ada 149 korban jiwa di Palestina yang 41 di antaranya adalah anak-anak.

Baca juga : Tekanan pada Ekonomi Indonesia Semakin Kuat, Tugas Berat Presiden Baru

Mayoritas korban berada di wilayah Gaza. Sementara itu, Israel baru saja melaporkan ada 10 warga mereka yang meninggal termasuk dua anak-anak.

Dujarric juga menyatakan, Guterres juga sangat terganggu oleh serangan udara Israel hari ini terhadap gedung bertingkat tinggi di Kota Gaza yang menampung kantor beberapa organisasi media internasional serta apartemen perumahan.

“Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak bahwa setiap penargetan sipil dan struktur media secara sembarangan melanggar hukum internasional dan harus dihindari dengan segala cara,” tambahnya.

Hari ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diagendakan akan menggelar pertemuan yang membahas situasi Israel dan Palestina. Adapun pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan ketiga DK PBB soal isu kedua negara.

Sebelumnya, DK PBB sempat mencoba untuk mengeluarkan resolusi atau pernyataan bersama terkait pertempuran Israel - Palestina pada Kamis lalu.

Namun, upaya itu mendapat pertentangan dari Amerika yang menganggap rancangan DK PBB "kontra-produktif".

Selain itu, Amerika juga ingin mengupayakan langkah diplomasi langsung ke Palestina dan Israel terlebih dahulu. Akhirnya disepakati rapat digelar Ahad ini.

Sejauh ini, langkah diplomasi yang dilakukan Amerika sejak hari Jumat belum membuahkan hasil.

Ketegangan antara Palestina dan Israel, yang terburuk sejak tahun 2014, tetap saja meningkat dengan indikasi gencatan senjata belum tampak. Hal inilah yang nantinya akan dibahas di DK PBB.

Adapun tantangan ke depan dari apapun hasil rapat DK PBB soal de-eskalasi adalah milisi Palestina, Hamas. Mereka berperan besar dalam pertempuran dengan Israel.

Kebanyakan negara, terutama negara Barat, tidak memiliki kontak dengan organisasi tersebut yang mereka cap sebagai kelompok teroris. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak punya pengaruh besar ke Hamas.