law-justice.co - Baru-baru ini, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu memancing perhatian publik. Bahkan, Pengamat Politik, Rocky Gerung pun turut mengomentari Jokowi berencana membuat BRIN tersebut.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal itu mengingatkan dia pada Adolf Hitler, seorang diktator Jerman yang berpahamkan ideologi fasisme.
Kata Rocky, Hitler dulu juga menggunakan riset demi membuktikan keunggulan bangsa Jerman yang memang menjadi cita-cita ideologinya.
"Ini kalau udah begini, saya ingat proyek Hitler," ujarnya dalam wawancara bersama Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Senin, (12/4/2021).
"Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu, harus dibuktikan di laboratorium-laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasil proyek U-Gen, gen baru yang dianggap lebih mulia, tuh," lanjutnya.
Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Hanya saja, Rocky mempertanyakan apa yang sedang ingin dimurnikan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Hal yang sama juga berlaku sekarang, tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman, tuh," ujarnya.
"Nah kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis, memerlukan paradigma ideologi. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di Partai Politik," sambungnya.
Rocky lantas mencurigai bahwa rencana pemerintahan Jokowi soal BRIN ini sebenarnya berkaitan dengan uang.
"Karena itu, satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan. Nah pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi," paparnya.