Jokowi-Ma`ruf Bahas Reshuffle Jilid II, Siapa Menteri yang Dicopot?

law-justice.co - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma`ruf Amin sudah duduk bersama untuk membahas reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II. Hal itu disampaikan Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, seiring DPR menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

"Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres udah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Baca juga : Apakah Prabowo-Megawati akan Singkirkan Jokowi?

Masduki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek. Meski begitu, Masduki tidak bicara detil soal reshuffle. Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini soal reshuffle.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.

Baca juga : Usai Penetapan KPU Besok, Jokowi Siapkan Proses Transisi Presiden Baru

Sementara itu, Masduki angkat bicara soal Kementerian Investasi. Ia menyebut Kementerian Investasi diperlukan Indonesia.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," jelas Masduki.

Baca juga : Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan Apapun Putusan Hakim MK

Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo tentang pembentukan Kementerian Investasi. Selain itu, DPR menyetujui tentang penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna, Jumat (9/4).