law-justice.co - Kisruh dualisme Partai Demokrat membuat Menteri Hukum dan HAM (Ke menkumham ) Yasonna H Laoly merasa jengkel atau dongkol. Pasalnya, namanya dituding ikut terlibat atau memihak salah satu pihak, dalam hal ini kubu Moeldoko.
Menkumham sendiri telah memutuskan untuk menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Putusan ini menguatkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
"Sebenarnya kita itu dongkol banget gitu. Nama saya dicatut, saya dibilang itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dan Moeldoko. Ya ada pertemuan, kalau di Istana ya kita ketemu tapi kita tiak pernah membicarakan tentang hal itu," kata Yasonna dalam video wawancara dengan Karni Ilyas yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021) malam.
Menkumham menegaskan bahwa pihaknya akan konsisten tengan aturan perundang-undangan yang ada dan AD/ART partai politik. Kemenkumham sebagai representasi dari pemerintah akan bersikap netral dalam persoalan-persoalan seperti ini.
"Pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan ada intervensi pemerintah. Kadang-kadang tudingan itu seperti orang tidak dewasa dalam menangani partai politik," ujarnya.
Yasonna pun kembali menyatakan jika ada masalah internal partai politik, maka harus diselesaikan secara internal, seperti melakukan konsolidasi dengan DPC dan DPD. "Bukan lari ke mana-mana, tuding sana tuding sini," katanya.